Seorang pembaca MOTOR Plus, Jufet alias Apey, karyawan sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat, mengeluhkan pungutan ketika mengambil motornya yang sempat ditahan di kantor polisi.

Karena tidak mencapai sepakat dengan pihak ‘lawan’, akhirnya keduanya membawa kasus ini ke kepolisian. Selanjutnya motor ini nantinya digunakan sebagai barang bukti untuk proses ke pengadilan.

Saat proses pengadilan, motor memang harus kembali untuk dihadapkan di pengadilan sebagai barang bukti. Selanjutnya nanti hakim yang menentukan.

Namun apa lacur? Ketika urusannya rampung, Saat Apey meminta kembali motornya. Ia malah dimintai tebusan oleh pihak kepolisian. “Nggak tanggung, pungutannya Rp 200 ribu,” keluh Apey.

Tidak bayar, motor tidak bisa keluar. Padahal motornya ini jadi ‘gantungannya’ untuk menjalankan aktivitasnya. Lagi pula, sebagai barang bukti, mestinya motor masih bisa dipakai.

Menurut Kombes A. Kamal Razak, Kapolres Metro Jakarta Barat, saat urusan selesai pemilik bisa mengajukan pengambilan barang bukti. Aturan ini, Kata Kombes A. Kamal, berlaku di seluruh jajaran Polri. “Surat permohonan disertai surat bukti kepemilikan seperti BPKB dan STNK,” tegas Kamal Razak.

Mengenai pungutan, kata Kombes Kamal Kalau ada segera laporkan. “Sekarang sudah era keterbukaan,” ungkapnya. Kalau pungutan seperti itu ada, silakan laporkan langsung ke Kasalantasnya.“

Tapi ingat, jangan cuma menuding. Perlu juga tunjukkan bukti pungutan tidak resmi itu,” anjurnya.

Penulis/Foto : Tining/Endro