Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperpanjang masa pembebasan denda bagi seluruh objek pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran.
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah Tavip Supriyanto mengatakan, perpanjangan masa penghapusan denda pajak kendaraan berlaku hingga 19 Desember 2020.
"Semoga bisa meringankan beban masyarakat di masa pandemi Covid-19," kata Tavip saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/10/2020).
Ilustrasi pemutihan atau bebas denda pajak kendaraan. Catat Nih Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan di Berbagai Provinsi di Indonesia, Kuy Dibayar (Dispenda Jabar)
Pembebasan denda semua objek pajak tersebut berlaku bagi perorangan, perusahaan, maupun pemerintah.
Sementara keringanan pembayaran pajak kendaraan bagi badan usaha, dilakukan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib pajak mengajukan permohonan
2. Angkutan umum orang dan atau angkutan umum barang
3. Mengalami keterlambatan pembayaran terhitung sampai dengan 30 September 2020.
Pemberian keringanan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 5 unit kendaraan yang dimiliki, diberikan keringanan sebesar 10 persen
- 6-10 unit kendaraan yang dimiliki, diberikan keringanan sebesar 12 persen
- 11-20 unit kendaraan yang dimiliki, diberikan keringanan sebesar 14 persen
- 21-50 unit kendaraan yang dimiliki, diberikan keringanan sebesar 16 persen
- 51-100 unit kendaraan yang dimiliki, diberikan keringanan sebesar 18 persen
- Lebih dari 100 unit kendaraan yang dimiliki, diberikan keringanan sebesar 20 persen
Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan program bebas bea balik nama, denda PKB, dan tarif progresif pokok tunggakan.