MOTOR Plus-Online.com - Di era modern kali ini banyak perusahaan yang mulai menuju transformasi digital.
Salah satunya yang dilakukan PT Pertamina.
Dalam rangka memudahkan konsumen Pertamina membuat aplikasi yang terbilang efisien.
"Aktivitas hidup pada zaman lama dan sekarang sebagai salah satu pelaku migas sungguh berbeda, dimulai pada zaman manual dimana kesulitan-kesulitan yang terjadi dengan komunikasi terutama dengan mendapat di mana sekarang yang sudah berubah pada zaman," kata VP EIT Solustion PT Pertamina, Joko Purnomo dalam acara diskusi Oil dan Gas Indonesia.
Oleh karenanya hadirnya aplikasi MyPertamina untuk memudahkan banyak transaksi konsumen.
"My Pertamina jadi tidak lagi menggunakan uang cash selain itu bisa juga menggunakan channel-channel pembelian lainnya, sambungnya.
Joko juga menjelaskan aplikasi MyPertamina juga sebagai salah satu perjalanan panjang PT Pertamina dalam transformasi digital.
"MyPertamina juga sebagai journey sama dengan perjalanan panjang, butuh biaya butuh effort butuh pengakuan dan butuh dukungan dari seluruh insan diperusahaan,"
Baca Juga: Akhirnya Terbongkar Harga Bensin Pertalite Sebenarnya Jauh Lebih Mahal, Ini Kata Pertamina
Baca Juga: Pertamina Jual Pertalite Rp 7.650 Per Liter, Ternyata Segini Harga Aslinya
Selain bisa membayar bensin dengan non tunai, Melalui aplikasi ini, konsumen mendapat beragam keuntungan seperti kemudahan dan kepraktisan dalam mengetahui SPBU terdekat, meraih poin reward dengan berbagai benefit, hingga pembelian BBM dan LPG.
Kedua cara ini merupakan langkah konkret Pertamina dalam menerapkan transparansi dalam menjalankan penugasan dari pemerintah sekaligus meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli produk Pertamina.
Selain itu Pertamina juga sudah melakukan Digitalisasi SPBU.
Dengan adanya program Digitalisasi SPBU, maka Pertamina dapat memantau kondisi stok BBM, penjualan BBM dan transaksi pembayaran di SPBU.
Baca Juga: Pembalap Indonesia Dimas Ekky Kok Gak Diajak Latihan di Sirkuit Valencia, Ada Apa Nih?
Selain itu seluruh data-data tersebut juga dapat diakses secara langsung oleh sejumlah pihak berwenang seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan BPH Migas sehingga dapat saling mendukung untuk pengawasan penyaluran BBM termasuk yang bersubsidi yaitu Biosolar (B30) dan penugasan yaitu Premium.