"Karena yang menggunakan Pertalite itu kebanyakan 80 persen adalah kendaraan pribadi," katanya.
Selain itu, menurutnya sosialisasi aturan pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina juga belum menyentuh semua lapisan masyarakat.
Aturan anyar mengubah sistem pembelian BBM bersubsidi harus benar-benar dikaji secara benar.
Dida curiga, aturan ini ujungnya akan sama seperti peralihan dari Premium ke Pertalite.
"Arahnya ke mana pemerintah itu? Apakah ini Pertalite mau diganti dengan RON 92 atau Pertamax? Sama halnya dulu Premium yang diganti Pertalite," katanya.
Dalam penerapan kebijakan seperti ini, kata dia, pemerintah selalu berdalih bahwa beban subsidi semakin tinggi dan terlalu berat.
"Katanya Pertalte terjamin, tetapi pada kenyataannya kita dibohongi lagi, kan begitu," ucapnya.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Organda Jabar Anggap Kebijakan Beli Pertalite Pakai MyPertamina Tidak Rasional, Ini Alasannya.