MOTOR Plus-Online.com - Para pekerja debt collector atau mantel bisa dihukum pidana jika melanggar aturan baru OJK.
Kabar buruk soal debt collector saat menarik motor nunggak kredit masih bersliweran dan dengan mudah kita jumpai.
Dalam tahun ini saja sudah ada beberapa kasus viral mengenai permasalahan ini.
Biasanya karena saat menarik paksa motor yang menunggak kredit dengan cara memaksa.
Tak jarang juga ada yang oknum debt collector turun tangan dengan cara kekerasan agar pemilik menyerahkan motornya.
Tapi tak semuanya, hanya segelintir oknum debt collector yang melakukan hal itu.
Tetapi rentetan masalah itu sudah terlanjur membuat masyarakat resah.
Di sisi lain pekerjaan debt collector memang seperti itu dengan menunggu intruksi atasan (pihak dealer atau penjual kendaraan).
Baca Juga: Video Debt Collector Di Kelapa Gading Tak Berkutik Digrebek Polisi
Mengenai masalah itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi aturan baru.
Aturan baru OJK menyebut penarikan paksa kendaraan bisa masuk delik pidana umum.
Aturan itu tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan juga mengatur tentang marketer dan debt collector.
Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito pun meberikan penjelasannya.