Kemudian ia mengeluh kendala yang dialaminya sulitnya mengurus penggantian nama kepemilikan kendaraannya.
Mendengar keluhan ibu di Soreang itu, Dedi Mulyadi memberikan solusi.
Ia menegaskan bahwa sejatinya masyarakat bisa mendapatkan kemudahan penggantian nama kepemilikan kendaraan itu.
Hanya saja seringkali masyarakat terkendala karena harus mencari identitas pemilik kendaraan sebelumnya.
Gubernur Jabar yang akrab disapa KDM itu juga menjelaskan seharusnya pihak Samsat yang mencarikan identitas pemilik kendaraan motor.
Hal itu bisa dilakukan dengan mudah karena antara pemerintah memiliki kontak satu sama lain dan terintegrasi.
Baca Juga: Senangnya Warga Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan, Seharusnya Bayar Rp 15 Juta Jadi Semurah Ini
Kemudian, Dedi Mulyadi menyoroti permasalahan pembayaran pajak yang dinilainya mempersulit rakyat.
“Ini rakyat mau bayar pajak, rakyat mau bayar pajak harus ada kemudahan membayar pajak, jangan sampai rakyat mau bayar pajak aja dipersulit,” ujar Dedi Mulyadi.
Lantas, Dedi Mulyadi blak-blakan mengaku turut mengawasi pembayaran pajak untuk memudahkan warga karena bagian dari tanggung jawabnya.
Ia mengakui bahwa honor pegawai Samsat, Bapenda hingga Gubernur pun dibayar dari pajak masyarakat.
“Saya kasih tahu bu, duit pajak yang ibu bayarkan untuk pembangunan jalan, tapi honorariumnya diterima oleh para pegawai ini (samsat), tunjangannya gede-gede, saya tahu, termasuk Gubernur juga dapat, jujur aja,”
“Kenapa saya turun ngurusin ini karena saya malu, saya dapat honor dari pendapatan pajak ini, masa saya gak kerja, gak ningkatin pajak,” tegas Dedi Mulyadi.