"Pemerintah memang bertugas membantu masyarakat yang tidak mampu, contohnya melalui program pemutihan ijazah. Tapi kalau soal pajak kendaraan? Mereka yang menunggak umumnya punya mobil kedua bahkan ketiga. Jadi, tidak layak dibantu," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat yang telah menikmati fasilitas pemerintah, seperti infrastruktur jalan dan subsidi bahan bakar, seharusnya memiliki kesadaran untuk membayar pajak secara tertib.
"Sudah punya mobil, sudah menikmati kemudahan, masa tidak mau bayar pajak? Tidak bisa seperti itu," lanjutnya.
Meski tidak memberikan pemutihan pajak kendaraan, Pemprov DKI Jakarta tetap menghadirkan berbagai program bantuan sosial.
Baca Juga: Pemutihan Pajak Kendaraan Kembali Digelar, Pemprov Jateng Peringatkan Pemilik Kendaraan
Bantuan tersebut antara lain:
Pemutihan ijazah untuk siswa yang tertahan ijazahnya karena tunggakan administrasi.
Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar dan apartemen di bawah Rp650 juta.
"Dalam memimpin Jakarta, saya lebih mengutamakan rakyat kecil untuk mendapatkan kemudahan," ujar Pramono.
Penunggak pajak kendaraan yang menunggu pemutihan pajak kendaraan Jakarta 2025, bisa dipastikan bahwa program tersebut tidak akan diberlakukan di DKI Jakarta.
Pemprov lebih fokus menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak.