Dengan kebijakan ini, polisi tetap mengedepankan pendekatan teknologi untuk penegakan hukum lalu lintas, namun tidak menutup kemungkinan tindakan langsung jika pelanggaran dinilai membahayakan ketertiban umum.
Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri yang menegaskan bahwa tilang manual bisa digelar secara situasional dan selektif prioritas.
Meski begitu, sejumlah masyarakat masih berharap agar tilang manual bisa diaktifkan kembali secara lebih luas untuk menekan pelanggaran kasat mata, seperti melawan arus, menerobos lampu merah, atau tidak menggunakan helm.
Banyak yang menilai, kehadiran petugas di lapangan tetap dibutuhkan untuk menjaga kedisiplinan dan efek jera bagi pelanggar.