MOTOR Plus-online.com - Melonjaknya tarif pajak kendaraan bermotor di Jateng menimbulkan reaksi.
Mendadak viral ajakan 'stop bayar pajak' yang semakin meluas.
Menanggapi ajakan tersebut, pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Tengah langsung berkomentar.
Media sosial tengah diramaikan dengan isu kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) pada awal 2026.
Sejumlah warga mengeluhkan tagihan yang terasa lebih tinggi dari biasanya.
Tagihan pajak yang sebelumnya dianggap “standar” kini disebut meningkat.
Bahkan, ada yang mengaku pajak mobilnya melonjak dari sekitar Rp 3 jutaan menjadi hampir Rp 6 jutaan dalam satu kali pembayaran.
Seiring dengan itu, muncul seruan di media sosial untuk menunda atau berhenti membayar pajak kendaraan serentak di Jawa Tengah.
Baca Juga: Hari Terakhir IIMS 2026, Dyandra Promosindo Tebar 97 Penghargaan Untuk Peserta Pameran
Salah satunya diunggah akun TikTok @aguzttt********** pada Kamis (12/2/2026) dengan ajakan “stop bayar pajak” serentak di Jawa Tengah.
"Masyarakat Serukan Gerakan STOP BAYAR PAJAK Serentak di Jawa Tengah," tulisnya.
Lantas, bagaimana respons Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terkait isu kenaikan pajak kendaraan tersebut?
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, memastikan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026.
Alih-alih menaikkan pajak, kata dia, Pemprov Jateng justru tengah menyiapkan relaksasi berupa diskon sekitar 5 persen yang direncanakan berlaku hingga akhir 2026. “
Kami tegaskan, posisi PKB tahun 2026 dibandingkan 2025 tidak ada kenaikan,” ujarnya melansir Kompas.com.
Ia menjelaskan bahwa Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, telah menginstruksikan agar segera dilakukan pengkajian pemberian keringanan PKB tahun ini.
Menurut Sumarno, munculnya anggapan pajak kendaraan naik berkaitan dengan penerapan opsen atau tambahan pajak daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Pada 2025, opsen sebesar 13,94 persen mulai diterapkan.
Baca Juga: Pemprov Jabar Gelar Mudik Gratis Lebaran 2026, Cara Daftarnya Mudah
Namun saat itu masyarakat mendapat diskon pada Januari–Maret 2025 sehingga beban tambahan tidak terlalu terasa.
Memasuki awal 2026, karena belum ada diskon serupa, sebagian warga merasakan nominal pembayaran lebih besar dibanding periode sebelumnya.
“Karena itu, Pak Gubernur meminta kami mengkaji kemungkinan relaksasi kembali. Besarannya kurang lebih 5 persen,” jelasnya.
Ia menegaskan, kebijakan diskon tidak diputuskan secara sembarangan.
Pemprov mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, daya beli masyarakat, kondisi sosial ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan. Hasil kajian akan dilaporkan kepada gubernur sebelum resmi diterapkan.
“Kami ingin kebijakan ini tetap berpihak pada masyarakat, tapi pembangunan juga tetap berjalan,” tegas Sumarno.
Selain rencana diskon PKB, Pemprov Jateng juga melanjutkan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II) untuk kendaraan bekas pada 2026 sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, masyarakat tetap wajib membayar komponen lain seperti PKB, PNBP untuk STNK, TNKB, dan BPKB, serta SWDKLLJ sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Pas Buat Mudik Lebaran, Harga Yamaha Fino Tahun 2023 Bekas Cuma Segini
Lebih lanjut, Sumarno menekankan bahwa pendapatan dari pajak kendaraan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.
Beberapa di antaranya digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta mendukung program pendidikan seperti sekolah gratis bagi SMA dan SMK negeri.
Ke depan, target pendapatan PKB akan didorong melalui pertumbuhan kendaraan baru dan peningkatan kepatuhan pembayaran tunggakan.
Pemprov juga mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan BUMD dan aset daerah secara lebih efektif.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Masrofi, menambahkan bahwa rencana relaksasi benar-benar mempertimbangkan kondisi riil masyarakat.
“Kami melihat daya beli, kondisi sosial ekonomi, serta postur APBD. Hasilnya akan kami laporkan ke Gubernur untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.