MOTOR Plus-online.com - Ramai di media sosial soal seruan Stop Bayar Pajak akibat penerapan opsen.
Warga Jawa Tengah ramai-ramai menggaungkan untuk tidak membayar pajak kendaraan.
Hal ini menjadi perhatian termasuk para pengamat soal keluhan warga akibat mahalnya tarif pajak kendaraan bermotor.
Isu tersebut pun dinilai layak menjadi perhatian semua pihak di Indonesia, mengingat kenaikan pajak tidak terjadi hanya di Jawa Tengah.
Sementara itu, layanan publik di provinsi lain pun belum optimal.
Seperti banyaknya jalan berlubang ada di mana-mana, bahkan di kota besar seperti Jakarta.
Pemerintah harusnya introspeksi dengan kebijakan yang diambil dan mewujudkan terobosan dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
Azas Tigor Nainggolan, Wakil Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) INDONESIA, sekaligus Pengamat Kebijakan Transportasi mengatakan Gerakan “stop bayar pajak” sah dilakukan oleh masyarakat dan dilindungi oleh undang-undang, ini seharusnya menjadi teguran buat pemerintah.
Baca Juga: Diproduksi Cuma 873 Unit, Intip Spek dan Teknologi Ducati Formula 73
“Artinya pemerintah dalam mengelola pendapatan daerah lewat pajak yang dipungut dari rakyat tidak tepat pengalokasiannya, harusnya dengan dana tersebut membuat rakyat puas dengan pelayanan publik, atau bisa membuat ekonomi lebih baik,” ucap Tigor melansir Kompas.com.
Gerakan tersebut juga dinilai patut menjadi perhatian pemerintah pusat atau provinsi lain.
Pasalnya, kenaikan tarif PKB sebenarnya tidak terjadi cuma di Jawa Tengah.
“Rakyat berhak menyampaikan keluh kesahnya, jangan jauh-jauh di Jateng, di Bogor saja, banyak jalan berlubang, bayangkan rakyat yang sudah taat bayar pajak tapi jalan rusak di mana-mana, wajar saja jika rakyat menanyakan kemana aliran dana dari pungutan pajak ini,” ucap Tigor.
Gerakan tersebut, menurut Tigor, harus direspons dengan baik oleh pemerintah daerah.
Pemerintah tak bisa jalan sendiri tanpa mendengar aspirasi dari masyarakat.
“Perbaiki pelayanan publik, buat masyarakat taat bayar pajak dengan cara kreatif, jangan cuma dengan memberikan program pemutihan, tapi juga sampai menyentuh akar rumput, seperti mempermudah proses balik nama kendaraan bekas,” ucap Tigor.
“Jangan sampai orang yang sudah rajin bayar pajak merasa diperas, PKB yang tiap tahun harus dibayarkan kok justru naik-naik lagi, semetara masih banyak penunggak pajak di luaran sana, jangan memancing ikan di dalam kolam lah, tapi di laut,” ucap Tigor.
Tigor menekankan, pemerintah dalam menagih pajak harus kreatif dengan tidak mengandalkan cara-cara konvensional, seperti pemberian diskon atau pemutihan.
Baca Juga: Penerapan Opsen Bikin Warga Jateng 'Stop Bayar Pajak', Bagaimana Provinsi Lain?
Tapi bisa lewat cara memberikan kemudahan birokrasi dan sejenisnya.
Jika ini terus dibiarkan, masyarakat yang sudah taat pajak pasti akan merasa lelah dan sampai pada titik jenuhnya. Mungkin saat ini wujudnya ke gerakan “stop bayar pajak” ini.
“Biarkan itu menjadi isu nasional, tapi masyarakat harus ingat bahwa kendaraan yang tidak dibayarkan pajaknya, registrasi kendaraan bisa dicabut sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),” ucap Tigor.
Maka dari itu, masyarakat tetap harus waspada dengan konsekuensinya, jangan sampai kendaraan yang sudah harus ganti pelat nomor tak kunjung diperpanjang sampai 2 tahun, nanti bisa disita oleh petugas kepolisian karena melanggar hukum.