1. Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 5 persen
2. Sanksi administratif mengikuti pengenaan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada poin pengurangan 5 persen
3. Pengurangan tunggakan pokok Pajak Kendaraan Bermotor beserta sanksi administrasinya untuk masa pajak mulai tanggal 5 Januari 2025
4. Pengurangan Pokok, Sanksi Administrasi, dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kepada kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Menurut Masrofi, diskon pajak 5 persen diberikan setelah mempertimbangkan dinamika yang berkembang di masyarakat.
Baca Juga: Gerakan Stop Bayar Pajak Dibungkam Diskon 5% Pemprov Jateng, Berlaku Kapan?
Kondisi ini juga bertujuan untuk mengantisipasi gerakan stop bayar pajak serentak di Jateng yang muncul di media sosial pada awal Februari 2026 lalu.
"Masyarakat Serukan Gerakan STOP BAYAR PAJAK Serentak di Jawa Tengah," tulis akun TikTok @aguzttt**********, Kamis (12/2/2026).
Gerakan stop bayar pajak ini muncul karena masyarakat merasa keberatan dengan penerapan opsen atau pungutan tambahan yang menyebabkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor menjadi lebih tinggi.
Opsen pajak di Jateng sendiri sebenarnya sudah berlaku sejak 2025.
Saat itu, kenaikannya tidak terlalu terasa lantaran pemerintah memberikan diskon sebesar 13,94 persen pada Januari hingga Maret 2025.
Namun, pada tahun ini, pemerintah belum memberikan diskon sehingga pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor menjadi lebih tinggi dari tahun 2025.
Oleh karena itu, Pemprov Jateng memberikan program diskon 5 persen untuk meringankan Wajib Pajak.