MOTOR Plus-online.com - Pajak kendaraan bermotor wajib diperpanjang setahun sekali.
Namun kadang pemilik motor atau mobil sering telat atau malas membayar pajak kendaraan.
Karena keterlambatan tersebut, ada denda yang harus dibayarkan pemilik kendaraan.
Denda pajak akan dikenakan akibat keterlambatan sesuai dengan daerah masing-masing.
Seperti di DKI Jakarta, denda keterlambatan pembayaran pajak adalah sebesar 1 persen setiap bulan.
Herlina Ayu, Humas Bapenda DKI Jakarta mengatakan, besaran denda telat pembayaran pajak PKB mengacu pada Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Sesuai pasal 59 PP tersebut, wajib pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya bakal dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 persen per bulan dari pajak terutang, sanksi dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran,” ucap Herlina mengutip Kompas.com.
Sementara, jika keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor melebihi 24 bulan, sanksi bunga tetap dibatasi sampai dengan 24 bulan (maksimum 24 persen), meskipun keterlambatannya lebih lama dari itu.
Baca Juga: Mudik Naik Motor Dilarang, Bonceng Anak di Depan Bikin Dompet Tipis
Sebagai contoh, misalkan Si A punya mobil dengan PKB tahunan Rp 2 juta, dan telat selama 2 tahun maka cara menghitung dendanya 24 persen dari Rp 2 juta yakni Rp 480.000.
Selama ini program penghapusan denda yang kerap dilakukan pemerintah cukup membantu wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar PKB.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah pernah beberapa kali menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB).
Penunggak pajak kendaraan bisa memanfaatkan program ini untuk melunasi tunggakan tanpa dikenakan denda.
Dengan demikian beban pembayaran jauh lebih ringan dan legalitas kendaraan kembali aktif.
Program pemutihan ini menjadi kesempatan bagi pemilik kendaraan yang sudah lama menunggak untuk segera menyelesaikan kewajibannya.