MOTOR Plus-online.com - Untuk melakukan penghematan BBM, pemerintah memberlakukan work from home (WFH).
Namun kebijakan WFH langsung dikritik Jusuf Kalla tidak akan efektif.
Mantan Wakil Presiden (Wapres) itu lebih setuju harga BBM dinaikkan.
Di tengah ketegangan geopolitik global yang kian memanas, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan pandangan kritis terkait beban APBN Indonesia.
Menurut sosok yang akrab disapa JK ini, mempertahankan subsidi energi, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM), di saat harga minyak dunia melambung hanya akan menjadi bom waktu bagi kondisi fiskal negara.
JK menegaskan bahwa alasan utama perlunya penyesuaian harga bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan upaya menyelamatkan anggaran negara agar tidak semakin terbebani oleh defisit yang membengkak.
"Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," kata Jusuf Kalla saat wawancara di kediamannya, Jakarta Selatan, melansir Tribun Style.
Lonjakan harga minyak mentah saat ini dipicu oleh eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel. JK mencermati bahwa banyak negara di dunia mulai mengambil langkah penghematan ekstrem guna menangkal krisis energi.
Baca Juga: Fakta Diungkap Ahli, Bensin Dicampur Minyak Kayu Putih Bikin Irit BBM
Jika Indonesia tetap bersikeras mempertahankan subsidi di tengah harga dunia yang melangit tanpa ada penyesuaian, risikonya adalah utang pemerintah yang akan terus meroket.
Bagi JK, tumpukan utang jauh lebih berisiko dalam jangka panjang karena dampaknya akan membebani seluruh lapisan masyarakat di masa depan.
Dalam kesempatan yang sama, JK juga memberikan catatan terkait kebijakan bekerja dari rumah (WFH) yang diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta sebagai upaya penghematan energi.
Menurutnya, kebijakan ini tidak akan seefektif kenaikan harga dalam mengubah perilaku konsumsi masyarakat.