MOTOR Plus-online.com - Kenaikan harga BBM non subsdi membuat pengawasan terhadap Pertalite diperketat.
Dikhawatirkan pemilik kendaraan beralih ke BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar.
Pemerintah mengingatkan pemilik SPBU Pertamina soal distribusi BBM subsidi.
Pemerintah terus memperketat pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi peran yang penting untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan sekaligus menutup celah potensi penyalahgunaan.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengingatkan, pengelola SPBU harus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai upaya pelanggaran.
Hal ini diungkapkan Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman saat melakukan pengawasan ke sejumlah SPBU di wilayah Sleman, Bantul, dan Yogyakarta pada Kamis-Jumat (23-24/4/2026) lalu.
Pengawasan akan terus dilakukan melalui pemantauan langsung di sejumlah wilayah guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.
Baca Juga: Suzuki Hayabusa 2026 Resmi Diluncurkan, Harganya Setara Innova Zenix Hybrid
“Kami mengingatkan kembali kepada pengelola SPBU untuk lebih hati-hati, karena memang ada gap (selisih) harga antara BBM bersubsidi dengan non subsidi yang lumayan tinggi. Ada potensi untuk penyalahgunaan,” ujar pria yang kerap disapa Didit ini melansir laman bphmigas.go.id.
Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah pelansiran, yaitu pengisian BBM subsidi berulang oleh kendaraan tertentu untuk kemudian diperjualbelikan kembali.
Praktik ini sangat merugikan karena mengganggu kelancaran distribusi BBM subsidi bagi konsumen yang berhak.
“Kendaraan-kendaraan yang terindikasi melakukan pelangsiran perlu dipetakan dan dilaporkan, baik kepada Pertamina Patra Niaga setempat maupun BPH Migas. Indikasi awal biasanya terlihat dari kendaraan yang hampir setiap hari melakukan pengisian BBM,” pungkasnya.