MOTOR Plus-online.com - Wacana pembatasan pembelian Pertalite terus bergulir.
Baru-baru ini pemerintah berencana akan membatasi pembelian BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin.
Hal ini bertujuan agar penjualan BBM subsidi lebih tepat sasaran.
Di tengah polemik itu, pengamat menilai skema subsidi energi di Indonesia memang sudah seharusnya dibenahi agar lebih tepat sasaran.
Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yuswidjajanto Zaenuri, mengatakan subsidi BBM idealnya diberikan kepada orang yang berhak menerima bantuan, bukan melekat pada jenis bahan bakarnya.
“Subsidi seharusnya melekat pada orang bukan pada barang, sehingga golongan masyarakat mampu memang tidak berhak membeli BBM bersubsidi,” kata Tri mengutip Kompas.com.
Menurut dia, pola subsidi berbasis komoditas seperti saat ini membuat banyak kelompok masyarakat mampu tetap menikmati BBM murah, meskipun secara ekonomi tidak layak menerima bantuan dari negara.
Tri juga menilai Pertalite sebenarnya tidak lagi cocok digunakan secara luas pada kendaraan modern.
Baca Juga: Jawa Tengah Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga Akhir Tahun 2026, Ini yang Dibebaskan
Sebab, kualitas BBM tersebut disebut belum memenuhi standar emisi Euro-4 untuk mobil dan Euro-3 pada sepeda motor.
“Pertalite memang seharusnya dibatasi hanya untuk masyarakat tidak mampu, karena bensin itu tidak sesuai dengan regulasi Euro-4 untuk mobil dan Euro-3 untuk sepeda motor. Kalau itu dilakukan mestinya polusi udara berkurang dan masyarakat semakin sehat,” ujarnya.
Senada dengan itu, dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Jayan Sentanuhady, mengatakan keberadaan Pertalite memang masih sangat penting bagi masyarakat kecil.
Namun di sisi lain, tingginya harga minyak mentah dunia juga membuat beban subsidi energi semakin berat bagi APBN.