MOTOR Plus-online.com - Imbas konflik timur tengah menyebabkan harga minyak mentah dunia melambung tinggi.
Hal ini bisa berimbas pada harga BBM di dalam negeri.
Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada April 2026 mencapai US$ 117,31 per barel semakin menjauh dari asumsi harga minyak dalam APBN 2026 sebesar US$ 70 per barel.
Kondisi ini meningkatkan tekanan terhadap fiskal negara, terlebih di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh level Rp 17.600 per dolar Amerika Serikat (AS).
Meski tekanan terhadap anggaran negara semakin besar, pemerintah dinilai perlu mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, guna menjaga stabilitas ekonomi domestik dan daya beli masyarakat.
Pengamat Energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti menilai, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kebijakan mempertahankan subsidi BBM masih menjadi langkah yang paling realistis untuk meredam dampak inflasi terhadap masyarakat.
"Jika melihat pada harga internasional dan sentimen domestik yang tidak baik terhadap pelemahan rupiah. Idealnya pemerintah akan tetap menjaga subsidi BBM saat ini sebagai bantalan daya beli masyarakat yang semakin dalam akibat tekanan inflasi global," ujarnya mengutip Kontan.
Menurut Yayan, langkah menahan harga BBM menjadi sangat penting karena kondisi ekonomi domestik masih menghadapi tekanan.
Baca Juga: Begal Tembak di Tempat Didukung Ahmad Sahroni, Demi Keamanan Warga
Ia melihat adanya ketimpangan dalam struktur ekonomi nasional, di mana konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan, sementara sektor komoditas berbasis ekspor justru menikmati keuntungan besar akibat kenaikan harga global.
"Karena perekonomian domestik yang melemah sedangkan produk komoditas yang berhubungan dengan harga minyak mengalami windfall profit (seperti mineral, sawit, dan lain-lain)," terangnya.
Ia menilai pemerintah perlu memanfaatkan momentum lonjakan harga komoditas untuk memperkuat penerimaan negara dan menjaga keseimbangan fiskal melalui dukungan terhadap sektor-sektor yang sedang menikmati windfall profit.
"Maka pemerintah harus melihat ini sebagai potensi pasar yang harus disupport bagi komoditas tersebut melalui deregulasi dan iklim Investasi yang lebih baik," tambahnya.