"Syarat kedua, yang harus dibikin wajib itu ada yang namanya SPPI (Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia) dan SPPI itu diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bawah naungan APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Keuangan)," jelas Alex.
Untuk mendapatkan SPPI juga tidak mudah.
Calon mata elang harus menjalani tes online dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi.
Dalam tes tersebut, peserta akan diuji terkait sistem penagihan yang benar, mulai dari cara menyapa debitur saat diberhentikan di jalan, cara berinteraksi, menyampaikan tujuan, hingga sikap dan perbuatan di lapangan.
Baca Juga: Operasi Patuh 2026, Polisi Kedepankan Edukasi dan Pendekatan Humanis
Selain sulit, peserta juga harus membayar biaya tes SPPI sebesar Rp 300.000 hingga Rp 500.000.
Setiap mata elang akan mati-matian mendapatkan SPPI agar bisa dipekerjakan oleh PT yang telah bermitra dengan leasing.
"Saya sampaikan bahwa, mata elang zaman sekarang tidak ada yang tidak punya KTA dan SPPI, itu wajib punya semua, karena PT-PT yang merekrut tenaga lepas seperti mata elang di lapangan itu mereka harus memberikan surat tugas, dan wajib punya namanya SPPI, tidak semudah zaman dulu," tegasnya.
Dengan adanya SPPI, pihak PT dan leasing menjadi yakin bahwa mata elang yang dipekerjakannya bisa menjalankan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan, salah satunya tidak dengan melakukan kekerasaan saat penagihan.
Meski berada di bawah naungan PT berbadan hukum, para mata elang tidak mendapatkan gaji bulanan tetap seperti karyawan pada umumnya.
"Kalau PT ini kita sistemnya bermitra tapi mitra lepas freelance. Kita sebenarnya enggak ada gaji, tergantung dapatnya (kendaraan), kalau dapat di situ ada yang namanya sistem fee," ungkap Alex.
PT yang menaungi para mata elang biasanya bekerja sama dengan banyak perusahaan leasing.
Karena itu, jumlah kendaraan dengan kredit bermasalah yang harus ditelusuri ada cukup banyak setiap harinya.