Jika perpindahan konsumen terus terjadi, konsumsi Pertalite bisa melampaui kuota yang telah ditetapkan pemerintah untuk tahun ini.
"Antrean Pertalite yang memanjang menandakan sebagian konsumen sudah beralih. Kalau dibiarkan, kuota Pertalite yang terbatas bisa tidak mencukupi. Pasokan dan permintaan tidak lagi cocok. Risikonya bisa sampai kelangkaan," ungkapnya.
Meski begitu, Piter tetap mengingatkan bahwa kondisi pasar energi global masih rentan terhadap perkembangan geopolitik, termasuk potensi penutupan Selat Hormuz oleh Iran dan belum tuntasnya perundingan lanjutan antara kedua negara.
Fluktuasi harga minyak dunia tersebut akan sangat mempengaruhi harga energi di dalam negeri.
Baca Juga: Investasi Lebih dari Rp 1 Triliun, ALVA Siap Jadi Kendaraan Listrik Utama
Maka dari itu, dalam mengatasi persoalan konsumsi energi, Piter menilai perlunya pembagian peran yang jelas antara BBM subsidi dan nonsubsidi.
Prinsip ini membuat perekonomian lebih terkendali.
Kewajiban pemerintah adalah menjaga keterjangkauan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak, sementara BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar.
Ia menyebut, pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati kelompok masyarakat yang berhak menerima.
"Pemerintah perlu memastikan distribusi Pertalite tetap tepat sasaran. Mekanisme penyalurannya harus diperbaiki agar BBM subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak," kata Piter.