Aturan tegas tersebut berupa denda berlipat jika yang bersangkutan tetap memaksakan diri menerima dana bantuan PKH.
"Dibuat regulasi ketika ada orang berkemampuan, tetapi dia salah input data di BPS (Badan Pusat Statistik), akhirnya menerima dana PKH, dia harus mengembalikan 1.000 kali lipat," kata Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta itu mengimbau agar aparat kewilayahan, termasuk aparat Bhabinkamtibmas untuk berani bertindak tegas kepada warganya yang tak layak menerima dana PKH, tapi masih tetap memaksakan diri menerima.
Baca Juga : Kasus Oknum Polisi Main Tilang Motor Lampu AHO, Akhirnya Bikin Miris
"Kepala desa harus berani tempel stiker (bertuliskan) keluarga ini tidak layak menerima dana PKH.
Bhabinkamtibmas juga harus mengecek, itu kan salah satu fungsinya juga, mengecek seluruh program bantuan agar tepat sasaran," ujarnya.
Dedi Mulyadi yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Maruf Amin wilayah Jawa Barat ini menilai, masih adanya keluarga yang tak layak mendapatkan dana bantuan PKH menjadi masalah bagi pemerintah.
Tak jarang, kata Dedi, hal itu dijadikan senjata oleh pihak oposisi yang menilai program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah belum dirasakan masyarakat.
Baca Juga : Mengejutkan, Motor MotoGP Suzuki Pamer Upgrade, Lain Dari Yang Lain
"Ke depan harus ada rumusan, keluarga PKH sampai kapan menerima agar angka kemiskinan bisa terus menurun.
Bahkan, kalau perlu ke depan didorong (dana bantuan) jadi Rp 1 juta per keluarga.
Rp 500.000 untuk kebutuhan, Rp 500.000 lagi untuk sarana produksi seperti beternak atau berjualan jadi sekian tahun harus mandiri," katanya.
Dedi mengaku, pihaknya juga mendapat berbagai masukan, salah satunya kesejahteraan para petugas pendamping PKH harus ditingkatkan.
Baca Juga : Masih Nekat Pakai Mika Bening, Siap-siap Penjara dan Denda Rp 500 Ribu
Jumlah personelnya harus ditambah. Hal itu perlu dilakukan agar kinerja mereka lebih baik, termasuk dalam hal pengawasan jalannya program tersebut.
"Pendampingnya ditambah atau ditambah kesejahteraan mereka. Sekarang kan (honor) Rp 3,5 juta (per bulan) lalu ada daerah yang memberikan tambahan.
Kalau mereka dapat Rp 4 juta, saya kira cukup, tapi mereka harus dapat (uang) transport di luar upah, lalu sarana mobilisasinya juga ditambah," kata Dedi.
Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Usulkan Perokok, Pemilik Ponsel Pintar, dan Kreditur Motor, Jangan Diberi Dana PKH,
| Source | : | Tribunjabar.id |
| Penulis | : | Indra GT |
| Editor | : | Aong |
KOMENTAR