Pemotor Sadarlah, Kendaraan Tunggak Pajak Dua Tahun Terancam Bodong! Ini Mekanismenya

MOTOR Plus-online.com- Setiap kendaraan yang dimiliki dan melintas di jalan harus disertai kelengkapan surat-surat serta pajak yang rutin dibayar.

Baru-baru ini Direktorat lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali mensosialisasikan rencana penghapusan registrasi dan identitas (regident) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berlaku pada pemilik kendaraan yang pajak kendaraanya menunggak.

Sebelumnya wacana ini sudah digencarkan sejak tahun 2019 lalu, terutama untuk pemilik kendaraan yang menunggak pajak kendaraan selama dua tahun berturut-turut.

Tentu saja wacana ini mengundang banyak tanggapan dan pertanyaan dari para pemilik kendaraan bermotor terkait mekanisme pelaksanaannya.

Baca Juga: Bebas Razia Polisi, Pajak STNK Kedaluarsa Dihapus Cairan Kimia Kemudian Diprint Ulang

Baca Juga: Cepat Lunasin, Polisi Bakal Blokir Kendaraan Bermotor Penunggak Pajak Dua Tahun, Ini Landasan Hukumnya

Mekanismenya terhitung sejak masa berlaku STNK habis, yakni setiap lima tahun, ditambah dua tahun berturut-turut tidak menyelesaikan kewajibannya membayar pajak tersebut.

Ketika mengkonfirmasikan hal ini ke Kasie STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Arif Fazlurrahman, mengatakan hal ini merupakan kelanjutan dari wacana yang sudah dibicarakan pada 2019 lalu.

"Penghapusan STNK penunggak pajak ini lanjutan tahun lalu, tahapanya sampai sekarang itu masih sama, masih berupa sosialisasi dulu, belum ke action," kata Arif, Jumat (6/3/2020).

Kompas.com

Ilustrasi Razia kendaraan bermotor salah satunya terkait pembayaran pajak

Sayangnya Arif masih menutup rapat keran informasi mengenai kapan aturan ini resmi berlaku.

Namun dia menegaskan bila prosesnya sudah berjalan, nantinya pemilik kendaraan yang menunggak pajak tidak akan bisa mendaftarkan kembali kendaraannya.

Dengan demikian, otomatis mobil dan sepeda motor yang menunggak pajak akan menjadi ilegal alias bodong. Arif pun menjelaskan bila sudah demikian, makan mobil dan motor tersebut tak bisa lagi dioperasikan di jalan umum.

"Logikanya kalau sudah dihapus ya kendaraan yang nunggak pajak itu sudah tidak sah lagi, karena jadi kendaran illegal tidak punya surat-surat. Jadi meski bisa dimiliki oleh si pemilik tapi tidak bisa digunakan lagi di jalan," ucap Arif.

Sementara ketika menanggapi isu penghancuran atau scrap kendaraan yang menunggak pajak selama dua tahun, Arif menyatakan bila kabar tersebut tidak benar.

Baca Juga: Cepatan Urus Ada Pemutihan Bebas Denda Pajak Tanpa Biaya Balik Nama dan Free Progresif

Dia kembali menegaskan sekarang ini baru berupa penghapusan regident, belum sampai penghancuran. "Tidak seperti itu, yang ada itu cuma penghapusan regident saja," ucap Arif.

Penghapusan regident bagi kendaraan yang menunggak pajak dua tahun berdasarkan sebenarnya sudah tertuanga pada Undang Undang Nomow 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Lebih spesifiknya, tertuang dalam pasal 74 Ayat 1 dan 2, yang berbunyi ;

"Ayat (1) Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas dasar: Permintaan pemilik Kendaraan Bermotor; atau pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor."

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Terjaring Razia di Purwakarta, Penunggak Pajak Paling Banyak Didominasi Motor

"Ayat (2) Penghapusan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika: - Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau - Pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.