"Kami memprotes kebijakan ini karena kami tidak menemukan ada analisis ataupun kajian komprehensif mengenai kebijakan tersebut. Ini kebijakan tanda dasar," ucap Alghiffari.
Sementara, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman meminta Pemprov DKI Jakarta tak menyalahkan sepeda motor sebagai penyebab kemacetan di Jakarta.
Menurut Taufiqurrahman, penyebab kemacetan di Jakarta bukan karena banyaknya jumlah sepeda motor di Ibu Kota.
"Kalau dia bilang supaya enggak macet, janganlah yang jadi biang kemacetan ini disalahin pengguna motor. Kajiannya belum ada," ujar Taufiqurrahman saat ditemui terpisah di Kantor LBH Jakarta.
Taufiqurrahman menyampaikan, perluasan larangan sepeda motor bukan solusi untuk mengatasi kemacetan.
Untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, kata dia, persoalan yang menjadi penyebab kemacetan harus dilihat secara menyeluruh.
"Misalnya berapa jumlah ruas jalan, berapa penambahan kendaraan bermotor itu sendiri setiap hari setiap bulannya, kemudian bagaimana efektivitas transportasi massal yang ada hari ini. Itu semua kan tidak bisa dilihat secara terpisah," kata dia.