MOTOR Plus-online.com - Keberadaan debt collector di pinggir jalan sudah menjadi pemandangan biasa.
Tapi, pekerjaan mereka dinilai ilegal dan meresahkan warga.
Pemotor yang menunggak cicilan jadi sasaran, bahkan motor ikutan disita.
Melihat fenomena itu, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian menginstruksikan jajarannya untuk meringkus debt collector.
Baca Juga : Bikin Dengkul Gemetar, Vani Simbolon Si Polwan Cantik, Pernah Ikut Menjinakkan Bom
Baca Juga : Mantan Debt Collector Bilang Ini Tugas Sebenarnya Debt Collector, Enggak Nyangka Nih!
Jika sudah meresahkan warga, debt collector dan preman harus diberantas habis.
Apalagi jelang pemilihan presiden (Pilpres) yang akan digelar besok (17/4/2019).
”Apapun itu alasannya kalau meresahkan masyarakat wajib ditindak lanjuti polisi, itu bagian dari teror pada masyarakat.
Kami ingin Indonesia tenang, kondusif, aman menjelang Pilgub dan Pilpres 2019 ini.
Baca Juga : Perjalanan Mantan Debt Collector Insyaf, Hidup Tenang dengan Koleksi Motor dan Mobil Mewah
Kita rangkul masyarakat, karena rakyat bagian dari kami,” jelas Kapolri yang dilansir tribunmedan.com dari Tribratanews beberapa waktu lalu.
Polri akan memantau preman yang meresahkan masyarakat yang berkedok debt collector.
Dengan alasan apapun hal itu tidak bisa dibenarkan.
Karena sudah diatur Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011.
Baca Juga : Video Keributan di Depan Asrama Polisi, Driver Ojol Dipukul Ojek Pangkalan, Gara-gara Penumpang
Baca Juga : Miris, Berbagai Kasus yang Menimpa Driver Ojol, dari Pengeroyokan, Order Fiktif Sampai Wajah Driver Jelek
Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, yang berhak menarik kendaraan yang menunggak kredit yaitu juru sita pengadilan yang didampingi kepolisian bukan preman yang berkedok debt colector.