Namun Djarot menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki fasilitas transportasi umum terlebih dulu sebelum menerapkan sistem ERP itu.
Dengan demikian, masyarakat yang keberatan dengan kebijakan ERP itu bisa dengan senang hati beralih ke angkutan umum.
Baca Juga: Tragis, Bikin Video Modifikasi Honda BeAT Habis Rp 9 Juta, Malah Dibully Habis-habisan
"Kalau angkutan umum enggak bagus, ya diperbagus, dibanyakin," kata dia.
Melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019, Anies Baswedan meminta Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI untuk melakukan perencanaan perluasan ganjil genap di Jakarta.
Penerapannya akan segera dilakukan selama musim kemarau.
Menariknya, selain mobil pribadi, rupanya wacana pembatasan nomor polusi ini juga akan menyasar ke pengguna sepeda motor.
Baca Juga: Hasil FP3 MotoGP Ceko 2019, Marc Marquez Tercepat, Valentino Rossi Tampil Mengejutkan di Trek Basah
Kondisi ini karena jumlah pemotor yang makin banyak dianggap berkontribusi meningkatkan polusi udara.
"Ini yang sedang kita diskusikan. Akan kita kaji lebih dalam mengenai sepeda motor akan seperti apa," ucap Kadishub Syafrin Liputo saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/8/2019).
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Djarot Tak Setuju Ganjil Genap untuk Motor, Ini Alasannya",