MOTOR Plus-Online.com - Baru-baru beredar wacana jika pihak kepolisian akan memberikan sanksi yang tegas ke penunggak pajak kendaraan.
Sanksi tersebut berupa penghancuran atau scrap kendaraan yang menunggak pajak selama dua tahun.
Namun, hal terserbut langsung dibantah oleh Kasie STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Arif Fazlurrahman.
Menurutnya, kabar tersebut tidak benar karena saat ini wacana tersebut hanya berupa penghapusan regident, belum sampai pada tahap penghancuran kendaraan.
Baca Juga: Motor Penunggak Pajak Bisa Jadi Rongsokan di Rumah, Polisi Bagikan Tips Cara Aktifkan Kembali STNK
Baca Juga: Kabar Gembira Buat Pemotor, Bea Balik Nama dan Denda Pajak Dibebaskan Sampai Juli 2020
"Tidak seperti itu, yang ada itu cuma penghapusan regident saja," ucap Arif.
Sebelumnya, Direktorat lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali mensosialisasikan rencana penghapusan registrasi dan identitas (regident) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berlaku pada pemilik kendaraan yang pajak kendaraanya menunggak.
Dilansir dari Kompas.com, sebelumnya wacana ini sudah digencarkan sejak tahun 2019 lalu, terutama untuk pemilik kendaraan yang menunggak pajak kendaraan selama dua tahun berturut-turut.
Mekanismenya terhitung sejak masa berlaku STNK habis, yakni setiap lima tahun, ditambah dua tahun berturut-turut tidak menyelesaikan kewajibannya membayar pajak tersebut.
Baca Juga: Pemotor Sadarlah, Kendaraan Tunggak Pajak Dua Tahun Terancam Bodong! Ini Mekanismenya
"Penghapusan STNK penunggak pajak ini lanjutan tahun lalu, tahapanya sampai sekarang itu masih sama, masih berupa sosialisasi dulu, belum ke action," kata Arif, Jumat (6/3/2020).
Sayangnya, Arif belum bisa mengonfirmasi kapan aturan ini resmi berlaku
Namun dia menegaskan bila prosesnya sudah berjalan, nantinya pemilik kendaraan yang menunggak pajak tidak akan bisa mendaftarkan kembali kendaraannya.
Dengan demikian, otomatis mobil dan sepeda motor yang menunggak pajak akan menjadi ilegal alias bodong.
Baca Juga: Bebas Razia Polisi, Pajak STNK Kedaluarsa Dihapus Cairan Kimia Kemudian Diprint Ulang
Arif pun menjelaskan bila sudah demikian, makan mobil dan motor tersebut tak bisa lagi dioperasikan di jalan umum.
"Logikanya kalau sudah dihapus ya kendaraan yang nunggak pajak itu sudah tidak sah lagi, karena jadi kendaran illegal tidak punya surat-surat," ucap Arif.
"Jadi meski bisa dimiliki oleh si pemilik tapi tidak bisa digunakan lagi di jalan," tambah Arif.