Baca Juga: Cek Fakta, Bikers Tak Pakai Masker Kena Sanksi? Begini Kata Polisi
"Ya kan secara hirarki Kota Bekasi kan bagian dari regionalnya Jabar," terangnya.
"Kalau pak gubernur sudah menetapkan itu berarti aturannya mengikat, mengikat Kota Bekasi, Ciamis, Kuningan dan lainnya," katanya.
Pepen sapaan karib Rahmat Effendi mengungkapkan bahwa kebijakan penerapan denda bagi yang tak pakai masker oleh Gubernur Jawa Barat bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan serta menghindari terjadi kasus-kasus baru.
"Karena masker suatu yang penting dan wajib, kita siap menerapkan itu," kata Pepen.
"Engga boleh berbeda karena aturannya dia Jabar, Kota Bekasi engga boleh berbeda. Termasuk kota kabupaten lainnya," lanjut Pepen.
Maka itu, Pepen meminta masyarakat memahami esensi penerapan denda bagi yang tak mengenakan masker.
Gubernur Ridwan Kamil, tak ingin ada kasus-kasus baru, klaster baru karena kepatuhan warga rendah dalam memakai masker.
"Itu yang harus kita pahami, ya walaupun kita tahu kondisi masyarakat lagi susah. Tapi mungkin sanksi tegas denda itu karena masih ada warga masyarakat yang bandel," tutur dia.
Jika aturan itu sudah dibuat dan berlaku, Pemerintah Kota Bekasi bakal membuat tim untuk mengawasi dan menelusuri warga yang memakai masker ketika beraktifitas.
"Secara umum saya lihat warga kita sudah patuh, di CFD saja paling 1 atau 2 saja. Kita awasi ini, khususnya dilingkungan permukiman selain di lokasi kegiatan ekonomi seperti pasar," paparnya.
Untuk diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Barat mengeluarkan kebijakan baru menyangkut penerapan sanksi denda kepada warga yang kedapatan tidak menggunakan masker.
Rencananya sanksi denda sebesar Rp100.000-Rp150.000 atau jika tak mampu membayarkan diganti hukuman kurungan maupun kerja sosial.
Kebijakan itu mulai efektif diberlakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 27 Juli.
Memastikan penerapan aturan itu berjalan, bakal dikerahkan tim gabungan dari Satpol PP, Polisi, hingga TNI.