MOTOR Plus-online.com - Siap-siap harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite akan naik, tanda-tandanya sudah mulai terlihat.
Sinyal naiknya harga BBM Pertalite dalam waktu dekat mulai bermunculan, sejalan dengan kenaikan harga minyak mentah.
Hal ini diungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
Menurutnya, jika harga minyak saat ini di level 100 dollar AS/barel, maka nilai subsidi BBM bisa mencapai Rp 500 triliun.
Indonesian Crude Price (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 ditetapkan sebesar 63 dollar AS/barel.
Oleh karena itu, beban yang ditanggung saat ini tidak sehat.
"Jadi tolong teman-teman sampaikan juga kepada rakyat bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang feeling saya harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," kata Bahlil, akhir pekan lalu.
Merespon pernyataan Bahlil, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, pihaknya akan terus memperhatikan sejumlah indikator dalam penentuan anggaran subsidi energi.
Pasalnya, selama ini subsidi menjadi penopang utama utama untuk menjaga harga BBM.
Bendahara Negara itu menuturkan, sejauh ini pemerintah sudah mengeluarkan tambahan anggaran yang cukup besar untuk menjaga stabilitas harga energi.
Adapun total anggaran yang digelontorkan untuk subsidi energi saat ini sudah mencapai Rp 520 triliun di tahun ini.
Hal ini bertujuan agar di tengah melonjaknya harga komoditas, daya beli masyarakat dapat terjaga.
Menkeu menyebut, ada beberapa indikator untuk mengukur kapasitas anggaran subsidi energi dalam menjaga kestabilan harga.
Namun, ia tidak menyinggung mengenai potensi kenaikan harga BBM.
"APBN subsidi dan lain-lain kami sampaikan waktu itu, jadi nanti kita lihat volume, harga, nilai tukar, itu mempengaruhi, tapi kita akan lihat perkembangan yang ada di dunia," ucap Sri Mulyani.
Namun dari ketiga indikator tersebut, Sri Mulyani menyatakan, volume konsumsi BBM yang saat ini sudah sangat tinggi, bahkan sudah melebihi asumsi pemerintah saat menambah anggaran subsidi energi.
Baca Juga: Gawat, Menteri Bahlil Minta Masyarakat Siap-siap Harga BBM Naik Lagi
"Tapi memang volume sangat melebihi kalau dibiarkan, jadi ini nanti pasti akan menimbulkan suatu persoalan mengenai berapa jumlah subsidi yang harus disediakan dari tambahan," tambahnya.
Anggota DPR Komisi VII dari Partai Golongan Karya (Golkar), Lamhot Sinaga mengungkapkan, pemerintah sebaiknya segera melakukan penyesuaian harga BBM subsidi dengan pendekatan yang moderat.
Pendekatan moderat yang dimaksud adalah kolaborasi pemerintah dan masyarakat untuk menyelamatkan keuangan negara.
"Saya mengusulkan besar subsidi BBM per liter ditanggung pemerintah sebesar 75 persen, sisanya bisa dengan penyesuaian harga BBM subsidi," ungkap Lamhot, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (13/8).
Lamhot menambahkan, pemerintah menyubsidi Solar sebesar Rp 7.800/liter dan menjadikan harga Solar sebesar Rp 5.150/liter.
Dengan penyesuaian besar subsidi, harga Solar sangat memungkinkan menjadi Rp 7.100/liter.
Kemudian, subsidi Pertalite dari pemerintah sebesar Rp 4.500/liter dari harga yang diterima konsumen Rp 7.650/liter.
Maka penyesuaian harga Pertalite bisa menjadi Rp 8.875/liter.
Baca Juga: Penimbun BBM Pertalite Diduga Jadi Dalang Bensin Langka di SPBU Kota Palopo
Dengan penyesuaian harga tersebut, ia meyakini, negara bisa menghemat APBN sebesar Rp 150 triliun.
“Ditambah pembatasan kuota subsidi, maka pemerintah bisa memberikan subsidi langsung bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” terangnya.
Lamhot menyatakan, penyesuaian harga tersebut dinilai masih bisa diterima masyarakat penerima subsidi, karena cukup terjangkau jika dibandingkan dengan harga BBM nonsubsidi.
Terlebih, perbedaan harga yang terlalu jauh antara BBM subsidi dan nonsubsidi juga menjadi daya tarik masyarakat mampu untuk mengonsumsi BBM subsidi.
Lamhot juga mendukung rencana pengurangan kuota BBM subsidi dalam RAPBN sangat relevan dan harus segera dilakukan.
Sebab, BBM subsidi akan sangat membebani APBN.
“Jika subsidi terus bertambah hingga mencapai Rp 600 triliun, sementara target pendapatan Rp 2.266,2 triliun, artinya lebih dari 26 persen anggaran pemerintah hanya untuk beli BBM,” jelas Lamhot.
Meski menyetujui rencana pengurangan kuota BBM subsidi, ia enggan mengiyakan penghapusan subsidi.
Baca Juga: Leganya Harga BBM Subsidi Seperti Pertalite Belum Akan Dinaikkan, Menteri ESDM Bongkar Alasannya
Hal ini karena masih banyak pihak yang membutuhkan kehadiran BBM subsidi, utamanya masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah.
Sebagai upaya lebih lanjut, Lamhot meminta pemerintah agar mempertimbangkan usulan BBM jenis Pertalite yang dikhususkan untuk pengguna sepeda motor dan solar untuk kendaraan angkutan.
Ia juga meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan dalam pendistribusian BBM subsidi.
“Sudah tidak boleh ada kesempatan bagi masyarakat mampu untuk menggunakan BBM subsidi. Jika perlu, dibuat penalti atau hukuman bagi masyarakat mampu yang menyalahgunakan subsidi,” tutupnya.
Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Siap-siap, Sinyal Harga BBM akan Naik Mulai Muncul.