Pajak progresif itu adalah pajak atas kepemilikan kendaraan yang ke dua yang akan juga dibebaskan pajak.
"Jadi misalnya kalau kendaraan pertama pajaknya Rp 1 juta misal pajak progresifnya Rp 1,5 juta maka yang kedua tidak ada peningkatan pajak. Jadi sama saja," ungkapnya.
"Pajak pertama dan kedua jadi sama dengan pajak pertama. Jadi progresif nya kami nol kan," ujar Ismi.
Untuk relaksasi yang kelima menyangkut pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun lalu dan tahun sebelumnya.
Kepala Jasa Raharja Kaltim, Nasjwin menjelaskan bahwa dana yang dikumpulkan oleh Jasa Raharja melalui SWDKLLJ dipakai atau digunakan untuk dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk santunan.
"Tentunya dalam program relaksasi ini Jasa Raharja pasti melakukan support yaitu memberikan pembebasan denda SWDKLLJ untuk tahun lewat atau tahun-tahun sebelumnya," jelas Nasjwin.
"Jadi bebas denda itu bentuk support kami yang tentunya diatur dalam peraturan menteri keuangan," ungkapnya.
Sementara itu Dirlantas Polda Kaltim, Kombes Pol Sonny Irawan menambahkan.
Pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Bapenda Kaltim dan Jasa Raharja untuk meningkat pelayanan publik di kantor bersama Samsat.
"Ada beberapa yang ditekankan terutama penguatan registrasi dan identifikasi Ranmor di Kaltim dalam rangka menyikapi pembangunan IKN," tutur Sonny.
"Kedua mendukung program kaitannya pelaksanaan relaksasi pajak yang dilaksanakan oleh Pemprov Kaltim dan juga Jasa Raharja," tandasnya.
Sumber: https://regional.kompas.com/read/2022/08/12/231733278/kabar-gembira-ada-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor-di-kaltim-begini.