MOTOR Plus-Online.com - Seorang Jenderal Polisi diketahui pernah menggampar seorang petugas penguji SIM lantaran tidak meloloskan peserta ujian.
Salah satu jenderal polisi dikabarkan pernah menggampar seorang petugas penguji SIM.
Adapun jenderal tersebut bernama Brigjen Yehu Wangsajaya.
Brigjen Yehu saat ini menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidan Jemen Itwasum Polri.
Cerita ia pernah menggampar seorang petugas penguji SIM disampaikan dalam podcast di channel YouTube FK Communication.
Saat itu Brigjen Yehu menjabat sebagai Wakasatlantas Polres Medan Tahun 1997-1998.
"Waktu itu saya baru balik dari lapangan kembali ke ruangan," ucapnya.
"Di dalam ruangan ada seseorang yang menunggu, dia mahasiswa berbicara dengan mata berkaca-kaca," cerita Brigjen Yehu.
Si mahasiswa memohon bantuan Yehu agar bisa meloloskan untuk pembuatan SIM.
"Kalau bapak tidak bantu, seumur hidup saya tidak bisa punya SIM," kata Yehu menirukan ucapan mahasiswa.
Lantas Yehu balik bertanya kepada mahasiswa tersebut.
Lalu dijawab si mahasiswa ia gagal dalam tes teori SIM untuk ketiga kalinya.
Didorong rasa penasaran, akhirnya Yehu mendatangi lokasi ujian teori.
"Dulu kan masih manual. Saya minta kertas ujian si mahasiswa untuk diperiksa ulang," jelas pemilik gelar Master Ilmu Komputer.
Setelah kertas hasil ujian dicocokan dengan jawaban ternyata hasilnya si mahasiswa lulus.
Ia penasaran untuk melihat jawaban pada ujian pertama dan kedua.
"Saya cocokan lagi hasilnya dengan jawaban yang benar, ternyata ujian kedua si mahasiswa lulus. Aduhhhh," ungkap Yehu.
Baca Juga: Asyik Dapat SIM C Setelah Gagal Tes Zig-zag 16 Kali, Ini Tips Biar Lulus Buruan Dicoba
Lalu ia panggil petugas penguji teori SIM.
"Saya tanya siapa yang menguji, saat si penguji tunjuk tangan langsung saya gampar," ceritanya.
"Begitu juga penguji yang terdahulu, memang harus digituin" kenangnya.
Dari situ, ia lapor ke Kasatlantas Polres Medan untuk membuat sebuah sistem yang bisa meminimalkan kesalahan manusia.
"Saya kasih solusi sistem komputer, dan tim Satlantas Medan mengerjakannya, zaman itu tahun 1998 bisa dibilang di Indonesia kami yang pertama memulai sistem ini," sebutnya.
"Baru kemudian diadopsi oleh Polda lain," kenangnya.