MOTOR Plus-online.com - Kemenkumham integrasikan data e-Tilang dengan SIMKIM, bule atau Warga Negara Asing (WNA) pelanggar lalu lintas tidak bisa keluar Indonesia.
Di Indonesia banyak bule atau WNA yang sering berlibur di Bali.
Banyak bule yang melakukan pelanggaran lalu lintas, tidak memakai helm sampai boncengan motor lebih dari dua orang.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membuat aturan baru dengan mengintegrasikan e-Tilang dengan Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian (SIMKIM).
Dibuatnya aturan baru ini untuk mencegah bule atau WNA keluar dari Indonesia karena melakukan pelanggaran lalu lintas.
Bule atau WNA tidak akan bisa keluar dari Indonesia sebelum menyelesaikan pembayaran denda pelanggaran lalu lintas.
"Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan dicegah dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berdasarkan permintaan kepolisian," Widodo Ekatjahjana Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi kemenkumham, melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (30/11/2022).
Perjanjian kerjasama integrasi data SIMKIM dan e-Tilang ini dibuat dengan nota kesepahaman antara Kemenkumham dengan Polri melalui Nomor NK/3/2/2020 dan Nomor M-HH-01.05.05 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Baca Juga: Bule Inggris Maling Motor Custom Karya Deus, Ditangkap Polisi Polsek Kuta Bali
Melalui integrasi data tersebut, petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) bisa melihat notifikasi pengajuan pencegahan dari kepolisian apabila WNA melakukan pelanggaran lalu lintas dan belum membayar biaya denda.
Widodo Ekatjahjana mengatakan, Imigrasi dapat mengambil tindakan administratif keimigrasian untuk menuntut kepatuhan Orang Asing yang ada di wilayah yuridiksi hukum Indonesia.
“WNA yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan dikenakan pencegahan dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berdasarkan permintaan Kepolisian. Jika WNA sudah menyelesaikan kewajibannya atas pelanggaran lalu lintas, maka akan diizinkan keluar dari wilayah Indonesia,” jelas Widodo yang dikutip dari Website Imigrasi, Kamis (1/12/2022).
Ia mengimbau, masyarakat pemilik jasa penyewaan kendaraan untuk lebih berhati-hati ketika menyewakan kendaraannya kepada WNA.
Apabila WNA tersebut melanggar aturan lalu lintas, maka akan berimbas pemilik kendaraan terkena denda tilang.
“Jika ada WNA yang terbukti melanggar dan mangkir maka masyarakat dipersilakan untuk melapor kepada Imigrasi,” tegasnya.
Ia menyebut, penertiban dan upaya memaksakan kepatuhan hukum lalu lintas kepada orang asing harus dilakukan.
Di Bali misalnya, banyak Orang Asing yang melanggar lalu lintas dan mengganggu ketertiban.
Baca Juga: Bule Mengendara Yamaha NMAX Kena Tilang Elektronik yang Bayar Denda Pemilik Motor atau Siapa
Di sinilah Imigrasi mengambil peran dalam menciptakan situasi kondusif di tengah masyarakat, di samping mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan layanan keimigrasian.
“Kolaborasi ini diharapkan juga berdampak positif terhadap PNBP Ditlantas Polri karena integrasi data tersebut meminimalisasi kemungkinan WNA yang melanggar aturan untuk meninggalkan kewajibannya membayar biaya denda tilang,” pungkasnya.
Perjanjian Kerja Sama terkait integrasi data SIMKIM dan e-Tilang tersebut dibuat sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman antara Kepolisian RI dengan Kementerian Hukum dan HAM Nomor NK/3/2/2020 dan Nomor M-HH-01.05.05 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.