MOTOR Plus-online.com - Penunggak pajak kendaraan segera bayar agar tidak jadi bodong.
Nangis berjamaan pajak STNK mati 2 tahun akan diblokir tinggal menghitung hari, pemutihan mau habis segera bayar.
Pemilik kendaraan yang nunggak pajak STNK 2 tahun akan nangis bareng-bareng alias berjamaah.
Kendaraan mereka tidak laku dijual cuma bisa dikiloin karena mulai 2023 pajak STNK mati 2 tahun datanya akan dihapus.
Mulai 2023 pemerintah akan lokir STNK yang menunggak bayar pajak dua tahun berturut-turut.
Disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni.
Katanya tim pembina Samsat nasional telah sepakat melakukan implementasi kebijakan penghapusan data registrasi kendaraan bermotor secara efektif pada 2023.
Artinya, jika ada kendaraan bermotor tidak melakukan perpanjangan STNK selama dua tahun, data registrasi kendaraan bermotor akan dihapuskan.
Baca Juga: Pemutihan Masih Dibuka Sebelum STNK Mati 2 Tahun Datanya Dihapus dan Motor Jadi Bodong
“Kami di tim pembina Samsat nasional sepakat ini segera dilaksanakan agar tertib administrasi pajak kendaraan bermotor dan pendapatan daerah bisa ditingkatkan. Saya kira 2023 sudah efektif dan ini tinggal beberapa hari lagi,” tutur Fatoni dikutip dari Kontan, Sabtu (17/12/2022).
Ia menjelaskan, sebetulnya kebijakan ini sudah tertera dalam pasal 74 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), namun implementasinya belum juga terlaksana hingga saat ini.
Saat ini pihak kepolisian sedang gencar mensosialisasikan penerapan aturan dalam UU ini pada tahun depan. Untuk itu, jika kebijakan tersebut sudah berlaku maka, bagi nyang melangbgar status kendaraannya menjadi bodong permanen.
“Jadi diblokir dan tidak bisa diaktifkan lagi hanya jadi suvenir, ada mobil tetapi cuma dipajang di rumah dan tidak bisa dibawa ke jalan. Dua tahun tidak bayar, blokir,” tegasnya.
Sebenarnya selama ini masih banyak pemerintah daerah yang melakukan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dalam setahun bahkan telah dilakukan pemutihan kendaraan sebanyak tiga kali, yaitu pada hari kemerdekaan RI, ulang tahun Polri, dan pada akhir tahun.
Akan tetapi upaya tersebut, tidak meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan dan lebih memilih untuk menunda pembayaran PKB. (Siti Masitoh/Kontan)