Mulai Kapan Pajak Progresif dan Biaya Balik Nama Kendaraan Dihapus Korlantas Polri Kasih Penjelasan

MOTOR Plus-online.com - Untuk memacu masyarakat mau membayar pajak kendaraan Korlantas Polri usulkan hapus pajak progresif dan BBNKB.

Mulai kapan pajak progresif dan biaya balik nama kendaraan dihapus Korlantas Polri kasih penjelasan yang sebenarnya.

Dilansir dari laman Korlantas Polri,  Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Drs. Yusri Yunus kasih keterangan.

Katanya usulan itu tujuannya untuk menertibkan data kepemilikan kendaraan dan menstimulus masyarakat agar semakin patuh untuk bayar pajak.

“Kami usulkan agar balik nama ini dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Biar masyarakat ini mau semua bayar pajak,” kata Yusri saat rapat anev pelayanan regident T.A. 2022 di Kuta, Bali, Kamis (25/8/2022).

Katanya berdasarkan data yang diperolehnya, salah satu alasan banyak orang tak mau bayar pajak kendaraan karena mahalnya bea balik nama.

Demikian juga usulan penghapusan pajak progresif, Yusri menyebut banyak pemilik kendaraan pakai nama orang lain untuk menghindari pajak progresif.

Selain itu, Yusri menuturkan pemilik kendaraan yang menggunakan nama perusahaan agar menghindari pajak.

Baca Juga: Horeee Polisi Minta Hapus Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan

Baca Juga: Usul Pajak Progresif Dihapus, Begini Cara Hitung Pajak Progresif Motor, Simak Yuk!

“Pajak untuk PT itu kecil sekali, rugi negara ini. Makanya kita usulkan pajak progresif dihilangkan saja, agar orang yang punya mobil banyak itu senang, enggak usah pakai nama PT lagi cuma takut aja bayar pajak progresif,” paparnya.

Namun mulai kapan penghapusan pajak progresif dan BBNKB diberlakukan? 

Untuk saat ini, Yusri menyatakan akan mengusulkan itu kepada kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati.

Jadi masih proses usulan dan hal itu demi pendapatan daerah meningkat kalau terwujud.

Timbal balik dari pendapatan daerah meningkat ialah fasilitas publik akan dapat maksimal diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

“Bukan urusan polisi, pajak urusan Suspenda, tapi kami bersinergi disana, terutama soal data,” pungkasnya.

Perbedaan jumlah data kendaraan

Yusri juga menyampaikan adanya perbedaan jumlah kendaraan bermotor antara Kepolisian, PT Jasa Raharja dan Kemendagri.

Menurut Yusri, hal itu bisa terjadi karena pemilik kendaraan tidak melaporkan keadaan kepemilikan kendaraannya. Semisal kendaraanya hilang, sudah rusak dan atau tidak bayar pajak sehingga datanya terhapus.

“Semua kendaaraan bermotor yang terdaftar ke polisi itu datanya masih ada, datanya lengkap,”

Yusri mengatakan perbedaan data kendaraan itu mempengaruhi pada data kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karenanya, Yusri berharap dengan adanya rakor Samsat tingkat nasional yang dihadiri berbagai stakeholder terkait, masalah data ini bisa disamakan.

“Kami sedang mengatur single data untuk menyatukan dan menyamakan semua data,” ujarnya.