Menurutnya, pemerintah sebagai pembuat kebijakan hadir dan melibatkan pengemudi dalam membuat kebijakan bersama perusahaan.
Wibi menurutkan masalah tarif bisa diselesaikan bersama antara pemerintah, perusahaan, dan pengemudi.
"Kami ingin pemerintah sebagai pembuat kebijakan hadir dan melibatkan pengemudi. Masalah tarif bisa diselesaikan bersama antara pemerintah, perusahaan, dan pengemudi," tuturnya.
Wibi mengatakan menjadi pengemudi ojek online kini sudah menjadi profesi seseorang.
(BACA JUGA: Rusuh! Driver Ojek Online Yang Tidak Ikut Demo Dipukuli, Penumpang Dipaksa Turun)
Masyarakat dan mitra seperti restoran menjadi terbantu dengan adanya pengemudi ojek online.
Pemerintah juga seharunya memahami.
Satu di antara pengemudi yang ikut aksi tersebut, Mansur (43) mengatakan kebanyakan di grupnya mengeluh soal pemerintah dan perusahaan.
Menurutnya aturan perusahaan juga tak jarang merugikan, padahal ia bekerja dengan sungguh-sungguh.
"Di grup banyak yang mengeluh soal pemerintah dan perusahaan. Terutama soal payung hukum itu. Kami merasa kurang aman kalau belum ada payung hukumnya," terangnya.
Mansur baru satu tahun menjadi pengemudi ojek online.
Namun ia melakukan pelayanan yang maksimal kepada penumpangnya.
"Kami kan servis juga pelanggan. Cek kendaraan sebelum jalan, terus menyediakan jas hujan, itu bentuk pelayanan juga," kata Mansur.
Sigit Sapto Raharjo, Kepala Dinas Perhubungan DIY mengatakan belum bisa menanggapi terlalu banyak.
Ia menunggu arahan dari pemerintah pusat untuk penanganan lebih lanjut.
"Saat ini saya belum bisa menanggapi terlalu banyak, karena harus menunggu arahan pemerintah pusat," kata Sigit.