Walikota Semarang, Hendrar Prihadi (kompas.com)
"Sudah kami rapatkan Perwalkot pembatasan wilayah non PSBB yaitu dengan model Jogo Tonggo. Hari Senin gerakan itu kita berlakukan. Dasarnya semangat kondisi tanggap bencana, yang nanti akan mengatur tempat kerja, usaha, pendidikan dan kegiatan masyarakat," kata Hendi usai mengikuti rapat bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta bupati dan wali kota di Semarang Raya, Jumat (24/4/2020).
Hendi menjelaskan di tingkat kelurahan dipersilakan melakukan karantina wilayah dengan portal, kalau tidak ada dari bambu atau apa saja.
"Saat ini kami juga sudah melaksanakan sistem lumbung pangan kelurahan, meskipun basis kegiatannya ada di tingkat RW. Tapi ini sudah ready," katanya.
Pemberlakuan Jogo Tonggo tersebut nantinya bakal mendapat dukungan penuh dengan keberadaan 16 pos pantau yang disiapkan Pemkot Semarang.
Selain itu juga bakal mendapat dukungan dari 48 tim patroli gabungan di pos pantau Jogo Tonggo.
"Kita menaruh 16 pos pantau, 8 pos ditaruh di perbatasan dengan wilayah lain, 8 pos pantau di kota. Yang setiap pos pantau ada tiga tim patroli. Anggotanya TNI Polri, dishub, Satpol-PP dan tenaga kesehatan. Total ada 48 tim patroli," katanya.
Baca Juga: Bikers Wajib Tahu, Pemprov DKI Jakarta Perpanjang PSBB Sampai 22 Mei
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan dalam pemberantasan Covid-19 ini jangan sampai membiarkan tenaga medis jadi benteng terdepan.
Masyarakat lah yang mestinya menjadi garda terdepan dengan bersenjatakan air mengalir, sabun dan masker. Dan menerapkan strategi inti, tetap tinggal di rumah dan jaga jarak.
"Basisnya desa atau kampung. Kenapa? Ruang yang lebih kecil bisa kita lakukan kendali yang lebih manageable.
Kalau kita mau tetapkan PSBB, sudahkah kita menghitung dan siap? Kalau belum, kita latihan dulu dengan melakukan tindakan seperti PSBB.