Seperti penjelasan pengamat otomotif, Bebin Djuana.
"Jadi jangan buru-buru pesimis. Beberapa tahun silam kita pernah ramai program langit biru, saya anggap itu program basa-basi" kata Bebin mengutip Kompas.com.
Baca Juga: Bebas Calo Bayar Pajak Kendaraan Gak Perlu Turun dari Motor Bisa Tanpa BPKB?
"Ada pajak karbon berarti kita akan ikut negara-negara maju, treknya sudah benar," lanjutnya.
Bebin mengatakan, penerapan pajak kendaraan berdasarkan standar emisi sangat adil dilakukan.
Jadi pungutan pajak sebaiknya tidak lagi berdasarkan kapasitas mesin atau segmentasi kendaraan.
Ia juga menambahkan, pengenaan pajak kendaraan di Indonesia yang berdasarkan kapasitas mesin sudah ketinggalan zaman.
Baca Juga: Buruan Urus, Denda Pajak Kendaraan Dihapus Tanpa Syarat Sampai Tanggal Segini
Adanya rencana penerapan pajak karbon juga memunculkan harapan bahwa skema pajak kendaraan bermotor bisa diganti dengan aturan yang lebih modern.
"Kalau di luar sana seperti itu. Jadi jangan lagi kita bicara 2.000 cc beda pajaknya dengan 1.500 cc, 4x4 apalagi dimahalkan." ucapnya.
"Tetapi ketika kendaraan Anda kualitas pembakarannya baik, kemudian emisinya rendah, maka dikenakan pajak rendah," tutur dia.
Sebagai informasi, Pemerintah mulai mengungkap rencana menerapkan carbon tax atau pajak karbon bagi individu dan industri.
Baca Juga: Waspada Razia Pajak Kendaraan Digelar Sebentar Lagi, Ini Alasannya