Untuk membiayai berbagai tambahan belanja di bidang kesehatan, perlindungan sosial, program-program prioritas, dan berbagai insentif tersebut, Menkeu menilai penyesuaian atau refocusing anggaran perlu dilakukan.
Dalam sidang kabinet paripurna, refocusing anggaran telah disepakati sebesar Rp 26,2 triliun ditambah Rp 6 triliun yang berasal dari transfer keuangan dana desa.
“Anggaran ini kemudian dipakai untuk membiayai berbagai belanja di kementerian/lembaga untuk penanganan Covid, baik itu untuk vaksinasi, testing, tracing, maupun untuk biaya perawatan pasien, serta tenaga kesehatan,” ungkapnya.
Sri Mulyani meyakini, penyesuaian anggaran ini tidak akan mengganggu belanja K/L karena belanja tersebut sudah diamankan, seperti belanja operasional, pegawai, multi-year contract, pemulihan ekonomi, bahkan penanganan Covid-19.
“Bapak Presiden dan Wapres menginstruksikan agar prioritas ini dipertajam."
"Sehingga, kita tetap bisa membantu seluruh masyarakat, terutama sektor kesehatan dan masyarakat dalam menghadapi Covid-19 yang sedang melonjak sehingga diperlukan PPKM Darurat,” tutup Sri Mulyani.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul INI Daftar Bansos yang Diminta Jokowi Cair Pekan Ini: BST Rp 300 Ribu hingga Kartu Prakerja