"Nah, dengan potensi masalah tersebut, pembatasan Pertalite via MyPertamina sebaiknya dibatalkan," terangnya.
Ia melanjutkan, ada potensi rakyat di daerah justru tidak memperoleh subsidi lantaran tidak bisa gunakan MyPertamina disebabkan tidak punya gadget dan tidak ada akses internet.
Dijelaskan Fahmy, beban pemerintah semakin berat terkait persoalan energi bahan bakar minyak.
Bahkan, melalui curhatan Presiden Joko Widodo belum lama ini disampaikan bila kebijakan pemerintah untuk menahan harga BBM semakin berat karena jumlah subsidi yang digelontorkan bukan sekedar besar tetapi sangat besar sekali.
Besaran subsidi tersebut dinilainya bisa dipakai untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) lantaran sudah mencapai angka Rp 502 triliun.
Baca Juga: Kabar Gembira, Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Belum Berlaku Buat Motor
Membengkaknya beban subsidi tersebut lebih disebabkan oleh meroketnya harga minyak dunia yang menjadi variabel utama pembentuk harga BBM.
"Harga minyak dunia mencapai USD 105 per barrel, sedangkan asumsi ICP (Indonesia Crude Oil) APBN ditetapkan sebesar USD 63 per barrel. Selisih ICP dengan harga minyak dunia itulah yang merupakan subsidi menjadi beban APBN, akibat kebijakan Pemerintah tidak menaikkan harga BBM," ujar Fahmy.
Fahmy juga menilai curhatan Jokowi terkait subsidi dan kompensasi tersebut salah sasaran.
Sebab, terkait subsidi dan kompensasi selama ini dinilainya tidak pernah ada solusi dan hanya berseliweran pada tataran wacana saja.
Padahal, untuk menekan mengelembungnya subsidi dan kompensasi BBM, menurutnya, ada beberapa upaya yang sebenarnya bisa dilakukan.
"Pertama, penetapan harga Pertamax dan Pertamax ke atas diserahkan saja kepada Pertamina untuk menetapkan harganya sesuai harga keekonomian," tegasnya.
Dengan begitu, negara tidak harus membayar kompensasi akibat adanya perbedaan harga ditetapkan dengan harga keekonomian.