Ia mengingatkan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan tegas dan lugas.
"Untuk mencegah jebolnya kuota BBM bersubsidi tidak bisa hanya dengan mengeluh dan menghimbau saja," ucap Fahmy.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengeluhkan jebolnya kuota BBM subsidi.
Pasalnya, konsumsi BBM Pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL) setara dengan 73,04 persen dari total kuota ditetapkan sebesar 23 juta KL, sehingga hanya tersisa 6,2 KL.
Kalau upaya pembatasan konsumsi Pertalite tidak berhasil, kuota BBM subsidi pasti jebol paling lama pada akhir Oktober 2022.
Tidak bisa dihindari Pemerintah akan dihadapkan pada dilemma yang sulit.
Baca Juga: APBN Kewalahan Tambah Subsidi BBM, Harga Pertalite Bakal Naik?
Jika menambah kuota BBM subsidi, beban APBN untuk subsidi bisa semakin membengkak hingga melebihi Rp 600 triliun.
Jika tidak menambah kuota BBM subsidi, maka kerlangkaan akan terjadi di berbagai SPBU, yang berpotensi menyulut keresahan sosial.
Dalam kondisi tersebut, Menteri ESDM Arifin Tastrif hanya bisa menghimbau agar orang kaya tidak menggunakan BBM subsidi.
"Tasrif yang biasanya irit bicara, sekali berbicara tidak punya makna sama sekali," jelas Fahmy.
Fahmy mengatakan, hanya pembatasan yang tegas dan lugas yang dapat mencegah jebolnya kuota BBM subsidi.
"MyPertamina tidak akan berhasil membatasi BBM subsidi agar tepat sasaran," ungkapnya.
Karena itu, Fahmy menyarankan pemerintah segera tetapkan Perpres bahwa hanya motor dan kendaraan angkutan orang dan angkutan barang yang diperbolehkan menggunakan Pertalite dan solar.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Cegah Kuota BBM Subsidi Jebol, Ekonom Usul Selisih Harga Pertamax dan Pertalite Maksimal Rp 1.500