Terlebih, kebutuhan BBM di dalamnya tak bisa dicukupi dari kilang Pertamina yang hanya memasok kebutuhan domestik sekitar 60 persen saja.
Artinya, kekurangan pasokan harus diimpor dari luar.
Beberapa waktu lalu, Nicke sempat menyebutkan kalau harga keekonomian Pertamax seharusnya di kisaran Rp 17.000 per liter.
Ia menjelaskan, Pertamina selama ini mengandalkan subsidi silang dalam bisnisnya.
Hal ini berbeda dengan Solar dan Pertalite, di mana selisih harganya ditanggung pemerintah melalui subsidi BBM.
Kerugian dalam penjualan Pertamax, selama ini ditutup dari keuntungan besar penjualan minyak di hulu.
Dia mencontohkan, Pertamina yang juga mengebor minyak, sempat menikmati keuntungan besar saat harga minyak mentah dunia melambung tinggi.
Baca Juga: Punya Ide Menarik, Pemuda di Papua Dukung Kenaikan Harga BBM dan Usul Subsidi Dihapuskan
"Saat harga (minyak mentah) naik, kita untung di hulu. Tapi beban (rugi) di hilir. Makanya tahun lalu kita masih untung," ungkap Nicke.
Nicke melanjutkan, sebagai perusahaan negara, Pertamina harus menerima konsekuensi penugasan dari pemerintah untuk ikut mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga minyak.
Menurut Nicke, porsi penjualan BBM Pertamina sebagian besar dikontribusi dari BBM subsidi.
Sehingga hitungan untung rugi perusahaan masih sangat bergantung pada subsidi yang diberikan APBN.
"Sekarang BBM subsidi 87 persen dari total penjualan, PSO. Itulah BUMN (yang membedakan dengan swasta), itu (jual rugi Pertamax) beban Pertamina," kata Nicke.
"Ini yang harus dilihat pemerintah 3 yang balance (seimbang) yakni daya beli masyarakat, badan usaha sehat, dan APBN sehat," tambah dia.
Nicke berujar, Pertamax dijual rugi sepenuhnya ditanggung Pertamina.
Sementara APBN hanya menanggung selisih harga Pertalite dan Solar.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jual Pertamax Rp 14.500 Masih Dibilang Rugi, Dirut Pertamina Beberkan Hitungannya"