MOTOR Plus-online.com - Pemutihan pajak motor tahun ini masih berlangsung dibeberapa wilayah, bahkan sampai bulan Desember 2022 mendatang.
Pemutihan pajak motor bukan berarti para penunggak tidak bayar pajak kendaraan sama sekali.
Pemutihan hanya membebaskan atau gratis denda pajak kendaraan yang sudah mati atau tidak berlaku.
Selain pembebasan denda pajak motor, bea balik nama juga digratiskan.
Tercatat masih ada beberapa daerah yang menggelar program pemutihan pajak motor.
Bahkan pemutihan pajak motor ini akan berlangsung sampai bulan Desember 2022 mendatang.
Khusus pemutihan pajak motor di DKI Jakarta akan berakhir 15 Desember 2022.
Sementara pemutihan pajak motor 2022 yang akan berakhir bulan November 2022 ada Jawa Tengah, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat.
Baca Juga: Pemutihan Pajak Motor di Jateng, Urus Pajak Motor Mati tanpa Denda
Tapi ada dua wilayah yang program pemutihan pajak motor cuma berlaku sampai bulan Oktober 2022 besok.
Dua wilayah yang masa berlaku pemutihan pajak motor 2022 cuma sampai akhir bulan ini adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kalimantan Timur.
Lalu apakah program pemutihan pajak motor ini tidak membayar pajak kendaraan?
Kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor berupa penghapusan denda atau sanksi administratif cukup membantu pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajak.
Hal ini karena pemilik kendaraan tidak perlu menanggung denda yang dibebankan ketika terlambat membayar pajak.
Hanya saja, sampai saat ini tidak sedikit masyarakat yang masih salah menafsirkan mengenai kebijakan penghapusan sanksi pajak tersebut.
Ada yang beranggapan bahwa pembebasan denda pajak kendaraan sama halnya menggratiskan pajak kendaraan yang terlambat.
Gamal Suwantoro, Kepala Bidang Anggaran Pendapatan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY, menjelaskan, pemutihan pajak kendaraan tidak mengubah besaran pajak kendaraan.
Baca Juga: Dua Wilayah Gelar Pemutihan Pajak Motor Cuma Sampai Akhir Oktober 2022, Banyak Gratisan dan Diskon
Dengan kata lain, pemilik kendaraan tetap diharuskan membayar pajak kendaraan dengan besaran yang sudah ditentukan seperti biasanya.
Hanya saja, untuk sanksi atau denda yang seharusnya dibebankan sebesar 2,5 persen dari nilai pajak tersebut dihilangkan.
Sehingga, wajib pajak cukup melunasi tunggakan pajak pokoknya saja dan tidak perlu membayar sanksi keterlambatannya.
“Penghapusan denda pajak kendaraan atau pemutihan itu yang dihilangkan hanya dendanya saja, sedangkan untuk pajaknya tetap membayar seperti biasa,” ujar Gamal kepada Kompas.com beberapa waktu lalu.
Sementara itu, mengenai kebijakan penghitungan keterlambatan pajak kendaraan yang dibebankan kepada pemilik kendaraan di setiap daerah berbeda-beda.
Misalkan saja untuk wilayah Yogyakarta, Gamal mengatakan, kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan ini hanya dibebankan maksimal dengan keterlambatan lima tahun.
“Misalkan pajaknya terlambat hingga lebih dari lima tahun, maka pajak yang dihitung hanya lima tahun saja selebihnya tidak dihitung. Jadi pemilik cukup membayar yang terlambat 5 tahun saja,” tuturnya.
Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 101 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Pergub nomor 26/2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB.
Adanya pemutihan ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya yang terlambat pajaknya untuk melunasi tunggakannya.