Find Us On Social Media :

Pengamat Kritisi Total Subsidi BBM di Indonesia Tidak Rasional Dibanding Malaysia

By Ilham Ega Safari, Senin, 17 Oktober 2022 | 17:00 WIB
Pengamat menyebut total subsidi BBM di Indonesia tidak rasional dibandingkan Malaysia (Kolase MOTOR Plus)

Lebih lanjut, ia juga membandingkan jumlah total subsidi yang disediakan oleh pemerintah Malaysia di tahun 2022 dengan Indonesia.

Pemerintah Malaysia dikatakan mengucurkan dana anggaran BBM sebesar 30 miliar ringgit atau setara Rp 99 triliun.

Jumlah tersebut cukup untuk mensubsidi 15,5 juta mobil dan 17,5 motor dengan konsumsin BBM oktan 95.

Sementara di Indonesia, Pemerintah mensubsidi BBM Pertalite oktan 90 dan Biodiesel berkualitas rendah sebesar 650 triliun rupiah di tahun 2022.

Jumlah tersebut cukup untuk mensubsidi 15,6 juta mobil dan 112 juta motor dengan aturan batasan kuota.

"Dapat dikatakan, total anggaran nilai subsidi yang ada di Indonesia dengan tingkat pelayanan jauh dibawah Malaysia adalah tidak masuk akal, dan sudah sepatutnya pertamina harus di audit oleh lembaga Independen." katanya.

Baca Juga: Terungkap, Alasan Harga BBM RON 95 di Malaysia Cuma Rp 6 Ribuan, Lebih Murah dari Pertalite

"Banyak rumor di Indonesia murahnya harga BBM subsidi di Malaysia karena Malaysia dikatakan sebagai negara pengekspor minyak."

"Memang benar Malaysia hanya pengekspor minyak mentah seperti halnya Indonesia, dan bahkan Indonesia jauh lebih besar ekspor minyak mentahnya ke luar negeri."

"Sedangkan Malaysia sama dengan Indonesia sebagai Negara pengimpor minyak konsumsi dari berbagai negara seperti Australia, Brunei, dan Singapore."

"Dimana mayoritas negara negara tersebut merupakan produsen minyak yang sama untuk impor di Indonesia,"katanya.

Bambang lantas memberi saran kepada pemerintahan Indonesia dalam pengelolaan bahan bakar.

"Pertamina pun juga tidak profesional dalam menjalankan tata kelola dan distribusi minyak di Indonesia.

"Oleh karena itu, dugaan monopolidan kartel tata kelola BBM di Indonesia harus ditiadakan, sehingga Pemerintah dapat menunjuk perusahaan perusahaan migas swasta profesional untuk berpartisipasi dalam tata kelola dan distribusi bahan bakar di Indonesia tanpa kartelisasi yang merugikan masyarakat Indonesia, seperti yang di lakukan oleh Pemerintah Malaysia," tutup BHS.

Artikel ini telah tayang di TribunPontianak.co.id dengan judul Pengamat Bambang Haryo Sebut Dibanding Malaysia, Total Subsidi BBM di Indonedia Tidak Rasional