Aturan itu belum ditetapkan rincian konsumen pengguna dan titik serah untuk Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.
BPH Migas dan para pemangku kepentingan yang lainnya sedang mengusulkan Revisi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, hal ini dimaksudkan agar JBT dan JBKP tepat sasaran.
Agar JBT Solar dan JBKP Pertalite dapat didistribusikan dengan tepat sasaran, Erika mendorong perbaikan regulasi melalui revisi perpres 191/2014.
Dengan pengendalian penyaluran BBM memanfaatkan teknologi informasi, melalui pendaftaran konsumen pengguna pada web subsidi tepat, yang juga dapat diakses melalui aplikasi My Pertamina.
"Sesuai ketentuan dalam perpres 191/2014, pendistribusian JBT dan JBKP dilakukan secara tertutup. Nantinya hanya konsumen yang terdaftar yang dapat dilayani untuk memperoleh JBT dan JBKP," kata Erika.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tren Konsumsi BBM Meningkat, Pemerintah Tambah Kuota Pertalite dan Solar"