"Maka saya menginginkan ketegasan itu terkait apa yang menjadi putusan alasan mereka untuk mengambil alih lahan kami sehingga muncul hak pengelolaan (HPL) itu maka saya menginginkan ketegasan untuk melihat kembali keputusan HPL itu sendiri," ucap Sibawaih.
Menurut Sibawaih, dirinya membuka lahan ini sejak 1960-an dengan dokumen tanah.
Dia mengaku lahan yang dipakai oleh ITDC untuk pembangunan Sirkuit Mandalika ini telah dilakukan pengukuran dan dipantau langsung Komisioner Komnas HAM Bidang Penyuluhan Beka Ulung Hapsara.
Namun hingga saat ini tidak pernah dibahas hasil rekontruksi atau pengukuran ulang tersebut.
Kuasa hukum masyarakat pemilik Lahan KEK Mandalika, Setia Darma mengaku permasalahan lahan di KEK Mandalika ini sudah sangat berlarut-larut.
Sebelum WSBK Mandalika 2021, Pemprov NTB telah menjanjikan untuk segera diselesaikan sehingga kemudian dipasang spanduk di depan Sirkuit untuk segera diselesaikan pembayaran.
Baca Juga: Profil Priandhi Satria Direktur Sirkuit Mandalika yang Besar di Balapan Tanah
"Gubernur waktu itu telah membentuk Satgas, namun sayangnya belum Satgas menyelesaikan tugasnya Satgas tersebut sudah dibubarkan," ujar Setia.
"Satgas berikutnya diketuai oleh Kabid Propam Polda NTB dan akhirnya mentok sampai disitu," sambungnya.
Selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2022 memang telah diagendakan untuk sanding data antara pemilik lahan dengan ITDC.