MOTOR Plus-online.com - Ramai BBM RON 98 asal Malaysia yang dijual murah Rp 10 ribuan di pom bensin eceran, begini tanggapan Bupati Nunukan, Kalimantan Utara.
Pemkab Nunukan segera melakukan rapat bersama unsur Forkopimda menanggapi BBM dari Tawau, Malaysia yang beredar di Pulau Sebatik
Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Nunukan, Asmin Laura.
"Senin depan kami akan rapatkan dulu di Kantor Bupati bersama unsur Forkopimda. Kapolres, Dandim, dan Kajari bakal hadir," ucap Asmin Laura dikutip dari TribunKaltara.com, (11/02/2023).
Laura mengungkapkan, Pemkab Nunukan baru akan merapatkan hal tersebut minggu depan.
Lantaran seminggu terakhir ini dirinya disibukkan dengan Musrenbang tingkat kecamatan.
"Ada beberapa isu lokal yang marak seminggu terakhir ini. Tapi saya lagi Musrenbang ke wilayah kecamatan," sambungnya.
Perihal BBM Malaysia yang beredar di Pulau Sebatik, Laura mengaku sempat dikeluhkan para pengusaha SPBU.
Baca Juga: Geger, BBM Asal Malaysia Beredar Di Pom Bensin Eceran Kalimantan, RON 98 Cuma Rp 10 Ribu
"Tapi saya arahkan ke DPRD dulu, biar DPRD yang membuat rekomendasi ke Pemkab. Rekomendasi itu yang akan kami rapatkan bersama unsur Forkopimda," ungkap Laura.
Menurut Laura, masuknya BBM dari Malaysia ke daerahnya sudah menyalahi aturan.
"Dari sisi aturan itu tidak boleh. Tapi kita juga harus berbicara dari sisi kebutuhan masyarakat," tambahnya.
"Keluhan itu tidak datang dari masyarakat, karena terbilang murah dan mudah didapatkan," katanya.
Kendati begitu, wanita dengan gelar doktor (S3) lulusan Universiti Utara Malaysia itu menyampaikan, Pemkab Nunukan juga perlu mendengar pendapat dari pengusaha SPBU di Pulau Sebatik.
"Jadi Senin depan kami undang mereka (pengusaha SPBU), tapi setelah rapat Forkopimda baru kami adakan pertemuan," jelas Laura.
Sebelumnya diberitakan, bahwa sejumlah pengusaha SPBU di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan keluhkan beredarnya BBM Malaysia di wilayah mereka, Jumat (03/02/2023).
Artikel ini telah tayang di TribunKaltara.com dengan judul Soal BBM Malaysia yang Masuk dan Dijual di Daerahnya, Bupati Nunukan: Sisi Aturan Itu Tidak Boleh