Setidaknya ada enam nilai dasar untuk menjadikan sesuatu jadi kebijakan publik.
Termasuk regulasi wajib ABS ini.
Yang pertama, kebijakan tersebut harus bersifat cerdas.
"Kebijakan harus memecahkan masalah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, dari segi manfaat, kualitas, dan akuntabel," terang Jumardi.
Lalu yang kedua sebuah kebijakan tersebut harus bersifat bijaksana.
"Ketika kebijakan diambil tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan," paparnya.
Ketiga, Kebijakan publik tersebut memberikan harapan kepada seluruh warga.
Terutama bagi para pengguna motor di Indonesia.
Keempat, Kebijakan publik tersebut untuk kepentingan publik.
"Artinya ketika kebijakan diambil bukan kepentingan negara, pemerintah atau birokrasi saja," bilangnya.
Kelima, Kebijakan publik harus mampu memotivasi semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Terakhir atau yang keenam, kebijakan publik harus mendorong terbangunnya produktivitas kehidupan Bersama yang efisien dan efektif.
"Jika semua unsur nilai itu terpenuhi maka, aturan tersebut bisa diambil menjadi menjadi kebijakan publik," tutupnya.