(BACA JUGA: Bikin Pelek Jari-Jari Jadi Tubeless Pakai Ban Dalam Matik)
Karena mengganggu dan dan bikin resah masyarakat itu sudah tidak sesuai Pancasila dan UUD 1945.
Kementerian Dalam Negeri, kata Tjahjo, kini sedang mengkaji ormas-ormas yang tidak sesuai dengan Perpu.
Meski tak mau menyebut jumlah ormas yang terindikasi tidak sesuai dengan perpu, Tjahjo mengatakan pihaknya telah melihat ada ormas yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ini termasuk klub motor juga ya?
Apalagi katanya penyusunan Perpu tidak dibuat mendadak, perlu waktu lama dan dapat masukan dari berbagai pihak.
Misalnya masukan dari kejaksaan, kepolisian, tokoh-tokoh agama, intelijen, maupun tokoh daerah.
Artinya masyarakat juga ikut menentukan ormas atau klub motor dibubarkan.
Apalagi juga ormas atau klub motor itu belum terdaftar yang bisa dengan mudah dibubarkan.
"Yang penting apakah ormas itu terdaftar atau tidak. Kalau terdaftar, apakah ormas itu telah melaksanakan fungsi perannya ormasnya, sesuai enggak dengan Pancasila, UUD 1945," kata Tjahjo. (www.motorplus-online.com)