Selain itu, Yusri Yunus menuturkan bahkan ditemukan pemilik kendaraan yang menggunakan nama perusahaan agar menghindari pajak.
“Pajak untuk PT itu kecil sekali, rugi negara ini. Makanya kita usulkan pajak progresif dihilangkan saja sudah, biar orang yang punya mobil banyak itu senang, enggak usah pakai nama PT lagi cuma takut aja bayar pajak progresif,” paparnya.
Dari sanalah, Yusri Yunus mengusulkan kepada kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati. Hal itu demi pendapatan daerah meningkat.
Timbal balik dari pendapatan daerah meningkat ialah fasilitas publik akan dapat maksimal diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
“Bukan urusan polisi, pajak urusan Suspenda, tapi kami bersinergi disana, terutama soal data,” ungkapnya.
Yusri Yunus juga menyampaikan adanya perbedaan jumlah kendaraan bermotor antara Kepolisian, PT Jasa Raharja dan Kemendagri.
“Semua kendaaraan bermotor yang terdaftar ke polisi itu datanya masih ada, datanya lengkap,” ucapnya.
Baca Juga: Mulai Kapan Pajak Progresif dan Biaya Balik Nama Kendaraan Dihapus Korlantas Polri Kasih Penjelasan
Yusri Yunus selanjutnya mengatakan ada perbedaan data kendaraan itu mempengaruhi pada data kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Oleh karenanya, berharap masalah data ini bisa disamakan.
“Kami sedang mengatur single data untuk menyatukan dan menyamakan semua data,” jelasnya.
| Penulis | : | Erwan Hartawan |
| Editor | : | Erwan Hartawan |
KOMENTAR