Sebelumnya, Dirregiddent Korlantas Polri, Brigjen Yusri Yunus mengharapkan pihak pemerintah daerah untuk segera melakukan penghapusan pajak progresif.
Polisi yang pernah menjabat Kabidhumas Polda Metro Jaya ini menjelaskan kepentingan kepolisian dalam program ini sebatas pada validitas data kendaraan.
"Ada banyak kepentingan dalam validitas data ini," ungkap Brigjen Yusri.
Menurut Brigjen Yusri, banyak pemilik kendaraan menghindari pajak lebih besar diatasnamakan orang lain.
"Atau sengaja tidak mau balik nama ke pemilik sebenarnya untuk menghindari pajak progresif," jelasnya.
Akibatnya, data tilang tidak valid.
"Kami pun diminta data kendaraan oleh stakeholder lain, seperti Jasa Raharja atau Pertamina untuk berbagai kepentingan, namun tidak bisa digunakan karena datanya tidak valid," bilangnya.
Baca Juga: Siap-siap Pajak Progresif Juga Bakal Dihapus di Wilayah Ini, Pemprov Harapkan Hal Ini
Kesulitan ini yang hendak dihilangkan dengan adanya penghapusan itu.
"Sehingga wajib pajak mau balik nama mobil atas namanya sendiri tidak khawatir kena pajak progresif," ungkapnya.
| Penulis | : | Albi Arangga |
| Editor | : | Joni Lono Mulia |
KOMENTAR