Find Us On Social Media :

Asosiasi Ojol Tolak Keras Wacana Kenaikan Pajak Motor Bensin Sambil Singgung Isu Lain

By Galih Setiadi, Sabtu, 20 Januari 2024 | 19:30 WIB
Foto ilustrasi driver ojek online. Wacana kenaikan pajak motor bensin ditolak keras Asosiasi Ojol Garda Indonesia. (Kompas.com)

MOTOR Plus-Online.com - Penolakan keras datang dari Asosiasi Ojek Online alias Ojol terhadap rencana kenaikan pajak motor bensin.

Seperti yang brother tahu, wacana naiknya pajak motor bensin sedang ramai dibahas.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menko Marves RI), Luhut Binsar Pandjaitan.

"Tadi kita juga rapat, dan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan menaikkan pajak untuk sepeda motor konvensional sehingga nanti itu bisa (untuk) subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat," jelas Luhut di Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Menurutnya, rencana kebijakan itu memiliki tujuan mengurangi polusi udara.

"Dengan demikian, kita coba melihat ekuilibrium dari kebijakan tadi untuk konteks mengurangi polusi udara," tuturnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Menko Marves, Jodi Mahardi mengatakan rencana itu baru sebatas wacana.

"Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat," kata Jodi mengutip Kompas.com.

Baca Juga: Wacana Pajak Motor Bensin Naik Bikin Geger, Ini Kata Anak Buah Luhut Binsar Pandjaitan

Walaupun masih sebatas wacana, kebijakan itu mendapat penolakan dari beberapa pihak.

Seperti yang disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono.

"Kami dari Asosiasi Ojol Garda Indonesia menolak keras kenaikan pajak motor, karena pastinya akan memberatkan rekan ojol dan masyarakat," ungkap Igun saat dihubungi MOTOR Plus-Online, Sabtu (20/1/2024).

Igun Wicaksono, Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia akan meluncurkan Garda Digital berbarengan dengan uji coba sekat partisi. (Istimewa)

Selain memberikan penolakan rencana pemerintah tersebut, Igun juga menyinggung tentang wacana penghapusan BBM bersubsidi.

"Tahun lalu ada kenaikan (harga) BBM, memukul (berdampak ke) teman-teman ojek, dengan adanya kenaikan pajak pastinya akan memberatkan ojek," kata Igun.

"Kami juga mendengar (isu) penghapusan BBM bersubsidi," lanjutnya.

Ia meminta pemerintah seharusnya melakukan dengar pendapat sebelum membuat kebijakan.

"Seharusnya pihak pemerintah melakukan dengar pendapat terlebih dahulu kepada masyarakat maupun asosiasi pengguna (kendaraan) roda dua, seperti kami dari Asosiasi Ojol Garda Indonesia maupun organisasi lain," harapnya.